25.3 C
Kudus
Monday, November 28, 2022

Pemkab Jepara Usulkan Moratorium Larangan Pembukaan Tambak Baru di Karimunjawa

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar rapat terbatas terkait persoalan tambak di Karimunjawa. Hasil rapat menunjukkan persoalan tambak masih dalam pengawasan ketat pemerintah setempat. Muncul usulan moratorium larangan pembukaan tambak baru di Karimunjawa.

Rapat itu digelar terbatas di Ruang Command Center kemarin. Dari pantauan wartawan, hadir Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ary Bachtiar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hery Yulianto, dan perangkat daerah terkait.

Dari pemberitaan sebelumnya, tambak di Karimunjawa kerap dikeluhkan masyarakat dan pegiat lingkungan karena disebut mencemari lingkungan. Selain itu, persoalan tambak Karimunjawa juga digugat oleh pihak penambak terkait permohonan informasi tata ruang, dan terakhir, hasil dari peninjauan kembali (PK) oleh pemerintah setempat ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya penambak menang.


Kepala DPMPTSP Hery Yulianto mengatakan, pada rapat terakhir, disampaikan beberapa hal. Di antaranya pemerintah akan memprioritaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Karimunjawa, dan kegiatan tambak Karimunjawa tidak terakomodasi dalam Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2022-2042 karena efek limbahnya yang besar. Selain itu akan ada edukasi kepada masyarakat terkait limbah budidaya tambak perikanan, melakukan penertiban terhadap tambak yang belum berizin, serta pengusulan kepada Bupati Jepara untuk mengeluarkan moratorium pembukaan lahan tambak baru di Karimunjawa.

Baca Juga :  Sepi Peminat, Separuh Kios Pasar Pengkol Jepara Banyak yang Tutup

Sementara itu di media sosial, muncul juga beberapa poster yang menggugat keberadaan tambak Karimunjawa. Dalam poster tersebut dituliskan “Karimunjawa adalah Kawasan Strategi Pariwisata Nasional, Bukan Kawasan Strategi Tambak Udang”.

Ketua Kawal Indonesia Lestari (Kawali) Jepara Tri Hutomo menilai kegiatan budidaya tambak udang di Karimunjawa selama ini berpotensi menimbulkan dampak pencemaran terhadap perairan Taman Nasional Karimunjawa.

“Seluruh tambak mengambil air laut dari dalam kawasan taman nasional untuk operasional tambak,” jelasnya.

Pihaknya menemukan ada sekitar 32,7 hektare luas tambak udang eksisting di Karimunjawa. (nib/war)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar rapat terbatas terkait persoalan tambak di Karimunjawa. Hasil rapat menunjukkan persoalan tambak masih dalam pengawasan ketat pemerintah setempat. Muncul usulan moratorium larangan pembukaan tambak baru di Karimunjawa.

Rapat itu digelar terbatas di Ruang Command Center kemarin. Dari pantauan wartawan, hadir Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ary Bachtiar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hery Yulianto, dan perangkat daerah terkait.

Dari pemberitaan sebelumnya, tambak di Karimunjawa kerap dikeluhkan masyarakat dan pegiat lingkungan karena disebut mencemari lingkungan. Selain itu, persoalan tambak Karimunjawa juga digugat oleh pihak penambak terkait permohonan informasi tata ruang, dan terakhir, hasil dari peninjauan kembali (PK) oleh pemerintah setempat ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya penambak menang.

Kepala DPMPTSP Hery Yulianto mengatakan, pada rapat terakhir, disampaikan beberapa hal. Di antaranya pemerintah akan memprioritaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Karimunjawa, dan kegiatan tambak Karimunjawa tidak terakomodasi dalam Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2022-2042 karena efek limbahnya yang besar. Selain itu akan ada edukasi kepada masyarakat terkait limbah budidaya tambak perikanan, melakukan penertiban terhadap tambak yang belum berizin, serta pengusulan kepada Bupati Jepara untuk mengeluarkan moratorium pembukaan lahan tambak baru di Karimunjawa.

Baca Juga :  Pj Bupati Jepara: ASN Harus Menjadi Mata dan Telinga Masyarakat

Sementara itu di media sosial, muncul juga beberapa poster yang menggugat keberadaan tambak Karimunjawa. Dalam poster tersebut dituliskan “Karimunjawa adalah Kawasan Strategi Pariwisata Nasional, Bukan Kawasan Strategi Tambak Udang”.

Ketua Kawal Indonesia Lestari (Kawali) Jepara Tri Hutomo menilai kegiatan budidaya tambak udang di Karimunjawa selama ini berpotensi menimbulkan dampak pencemaran terhadap perairan Taman Nasional Karimunjawa.

“Seluruh tambak mengambil air laut dari dalam kawasan taman nasional untuk operasional tambak,” jelasnya.

Pihaknya menemukan ada sekitar 32,7 hektare luas tambak udang eksisting di Karimunjawa. (nib/war)


Most Read

Artikel Terbaru

/