Wabup Jepara Gus Hajar Cek MBG Prasmanan, Ini yang Jadi Bahan Evaluasi

JEPARA – Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengecek pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pola prasmanan di SD Kanisius Kauman Jepara, Kamis (8/10/2026). Evaluasi difokuskan pada proses penyajian, kebersihan, keamanan pangan, ketertiban siswa, hingga cara siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan.
Monitoring dilakukan setelah pola prasmanan berjalan selama empat hari. Hasil pelaksanaan di sekolah tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum pola serupa diterapkan di sekolah lainnya.
Saat ini, terdapat sembilan sekolah yang menjadi sasaran penerapan MBG dengan pola prasmanan. Namun, baru SD Kanisius Kauman yang menjalani tahap uji coba.
Siswa Ambil Makanan dari Meja Prasmanan
Dalam pola tersebut, siswa mengambil makanan secara langsung dari meja prasmanan yang telah disiapkan. Untuk tahap uji coba, layanan diberikan kepada siswa kelas 4, 5, dan 6.
Menu yang disediakan terdiri atas nasi, lauk, sayuran, dan buah. Proses penyajian menggunakan wadah makanan dan peralatan saji yang telah disiapkan.
Kebersihan selama proses pelayanan juga menjadi perhatian. Petugas maupun siswa yang terlibat dalam penyajian menggunakan perlengkapan pelindung, seperti penutup kepala, masker, dan sarung tangan.
Bukan Hanya Soal Menu
Ibnu Hajar mengatakan, pelaksanaan MBG dengan pola prasmanan perlu dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya dari makanan yang diberikan, tetapi juga proses ketika makanan disajikan hingga dikonsumsi siswa.
“Yang kita lihat bukan hanya makanannya, tetapi juga bagaimana proses penyajiannya, kebersihan, keamanan pangan, serta bagaimana anak-anak mengambil makanan dengan tertib dan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Menurut dia, pola prasmanan memberikan pengalaman berbeda bagi siswa karena mereka mengambil makanan secara langsung. Karena itu, aspek ketertiban dan kemampuan siswa memperkirakan kebutuhan makanan juga perlu diperhatikan.
Hasil Trial Jadi Bahan Perbaikan
Uji coba di SD Kanisius Kauman menjadi tahap awal sebelum pola prasmanan diterapkan lebih luas. Pemerintah Kabupaten Jepara masih perlu melihat bagian yang berjalan baik maupun yang membutuhkan perbaikan.



