Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Jepara Raih Penghargaan Pengelola JDIH dengan Progres Terbaik

M
Penulis: M. Khoirul Anwar❯
TERBAIK: Pemerintah Kabupaten Jepara meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota dengan Progres Pencapaian Terbaik.
TERBAIK: Pemerintah Kabupaten Jepara meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota dengan Progres Pencapaian Terbaik.

Advertisement

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota dengan Progres Pencapaian Terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang, Senin (5/10/2026).

Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar menerima langsung piagam penghargaan tersebut mewakili Bupati Jepara Witiarso Utomo. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemajuan Pemkab Jepara dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum daerah.

Advertisement

Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/323 Tahun 2026 tertanggal 21 September 2026 tentang Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Piagam penghargaan tercatat dengan Nomor 800.1.12.8/0007474.

Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi, tetapi bagian dari langkah Pemkab Jepara mewujudkan MULUS Birokrasi. Konsep tersebut diarahkan pada birokrasi yang tertib, transparan, responsif, serta memberikan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat.

“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar sebuah prestasi, tetapi bagian dari langkah menuju MULUS Birokrasi—birokrasi yang tertib, transparan, responsif, dan memberikan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat,” kata Gus Hajar.

Advertisement

Menurutnya, JDIH menjadi salah satu wujud nyata dari upaya tersebut. Melalui JDIH, masyarakat dapat memperoleh produk dan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses.

“Dengan informasi hukum yang terbuka, masyarakat semakin mudah memahami aturan, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mendapatkan kepastian dalam berinteraksi dengan pemerintah,” ujarnya.

Wabup Gus Hajar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkolaborasi dalam pengelolaan JDIH. Ia menegaskan, penguatan birokrasi harus diwujudkan melalui pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkolaborasi. MULUS Birokrasi kita wujudkan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Pemuda di Jepara Gasak Emas 32 Gram, Tak Bisa Jual Karena Toko Tutup dan Berujung Ditangkap

Pemuda di Jepara Gasak Emas 32 Gram, Tak Bisa Jual Karena Toko Tutup dan Berujung Ditangkap

Kapolsek Batealit AKP Khasin Faiz menjelaskan, peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (3/10).  AW diduga mengambil tiga perhiasan emas milik korban dengan total berat 32 gram.

DPC Abpednas Jepara Dikukuhkan, Siap Kawal Pengawasan ADD Desa

DPC Abpednas Jepara Dikukuhkan, Siap Kawal Pengawasan ADD Desa

Menurutnya, setiap desa memiliki jumlah anggota BPD yang berbeda, dengan jumlah minimal lima dan maksimal sembilan anggota. Mereka memiliki tugas menjalankan fungsi BPD serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugas

Tak Perlu ke Luar Jepara, Layanan Kesehatan RSUD RA Kartini Makin Lengkap

Tak Perlu ke Luar Jepara, Layanan Kesehatan RSUD RA Kartini Makin Lengkap

RSUD RA Kartini Jepara memperkuat layanan kesehatan mulai Cath Lab, kemoterapi, bedah saraf, urologi hingga ICU untuk mengurangi rujukan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer