JEPARA — Tujuh bulan lebih lima hari, akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) turun tangan. Meninjau lokasi pertambangan di Desa Sumbberrejo Kecamatan Donorojo pada Rabu (1/7).
Kedatangan Komnas HAM ke Sumberrejo menjadi jawaban bagi warga yang menghadapi serangkaian tindakan kriminalisasi.
Setelah menolak upaya perluasan pertambangan CV Senggol Mekar GSMD.
Sebelumnya, pada Rabu (26/11/2025) lalu, warga Sumberrejo Jepara didampingi oleh Walhi Jateng, mengadukan persoalan tambang ke Jakarta. Kepada Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Komnas HAM.
Warga Sumberrejo Amri, menyampaikan jika masyarakat dari Dukuh Toplek dan Pendem yang tergabung dalam Laskar Jagad Caping Gunung, tak sepakat jika desanya ditambang.
Penolakan itu dilakukan secara terbuka setidaknya sejak awal tahun 2025. Setelah akhir tahun 2024 terdapat rentetan upaya pertambangan yang dinilai tak mengindahkan keberadaan masyarakat.
Namun, pada bulan Oktober 2025, CV Senggol Mekar melaporkan lima warga ke Polres Jepara. Aduannya ialah dugaan perintangan terhadap aktivitas pertambangan.
Sebelum itu, sejumlah warga juga didatangi oleh preman. Warga bahkan juga mendapatkan ancaman secara lisan.
Alih-alih menghentikan proses penyelidikan, Satreskrim Polres Jepara justru menaikan laporan CV Senggol Mekar ke tingkat penyidikan.
Ketiganya dituduh dengan Pasal 262 KUHP (Penganiayaan) dan Pasal 162 UU Minerba mengenai penghalang-halangan tambang.
