JEPARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan provinsi, terkait wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Hingga kini, kebijakan tersebut pun belum dibahas secara mendalam di tingkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Ary Bachtiar, menegaskan bahwa belum adanya regulasi atau instruksi resmi dari pemerintah di atas menjadi alasan utama Pemkab belum mengkaji lebih jauh penerapan WFH.
“Pertama, kami belum mendapatkan arahan dari pusat maupun provinsi. Kedua, kami juga belum melakukan kajian terkait efektivitas WFH,” ujarnya pada Selasa (31/3).
Ia menyebut, kajian terkait sistem kerja tersebut baru akan dilakukan apabila sudah ada kebijakan resmi sebagai acuan.
Hal ini penting agar langkah yang diambil tetap selaras, dengan kebijakan nasional serta tidak mengganggu kinerja pelayanan publik.
Meski demikian, Pemkab Jepara tetap membuka ruang terhadap berbagai inovasi pola kerja, termasuk WFH. Selama dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja ASN.
Selain WFH, Pemkab juga mendukung program bike to work ataupun sejenisnya. Namun menurutnya hal tersebut juga memerlukan kajian terlebih dahulu.
Bike to work menjadi upaya mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.
“Pemerintah daerah sangat mendukung, tapi tetap harus dikaji secara matang,” lanjutnya.
