Bulan Dana PMI Jepara Turun, Wakil Bupati Ingatkan Risiko Respons Kemanusiaan Terlambat
JEPARA — Penutupan Bulan Dana dan Donasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jepara Tahun 2025 digelar di Ruang Rapat RMP Sosrokartono, Rabu (21/1/2026).
Di balik seremoni penyerahan dana, tersimpan persoalan yang lebih mendasar.
Penurunan dana kemanusiaan yang berpotensi memengaruhi kesiapsiagaan daerah saat krisis datang.
Mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar menyerahkan secara simbolis dana hasil Bulan Dana kepada Ketua PMI Jepara, Sutedjo.
Acara tersebut disaksikan Ketua Panitia Bulan Dana PMI Ratib Zaini serta Dewan Kehormatan PMI Jepara, Edy Sujatmiko dan Agus Salim.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa PMI merupakan bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat, terutama ketika daerah menghadapi bencana dan kondisi darurat.
“PMI bukan pelengkap, tetapi bagian penting dari sistem ketahanan daerah. Tanpa PMI yang kuat, respons kemanusiaan akan selalu terlambat dan berisiko tinggi,” tegas Muhammad Ibnu Hajar.
Masalah muncul ketika capaian Bulan Dana PMI 2025 justru menurun.
Dana yang terhimpun sebesar Rp 1,7 miliar, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 2,4 miliar.
Penurunan ini berpotensi berdampak pada kesiapan logistik, layanan donor darah, hingga kecepatan penanganan bencana di Jepara.
Padahal, sepanjang 2025 PMI Jepara aktif menjaga stok darah serta terlibat langsung dalam penanganan banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Menurut Hajar, kebutuhan layanan kemanusiaan tidak pernah menurun, justru cenderung meningkat seiring risiko bencana yang berulang.
“Angka ini harus dibaca secara jujur sebagai tantangan bersama, bukan kelemahan,” kata Hajar. Ia mendorong PMI untuk melakukan inovasi kebijakan penghimpunan dana agar partisipasi publik dan dunia usaha kembali meningkat.
Pemerintah Kabupaten Jepara, lanjut Hajar, akan mendorong pengelolaan dana PMI yang transparan dan akuntabel agar setiap rupiah berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
