Mendikdasmen Berencana Akan Bangun Sekolah Terintegrasi di Karimunjawa

Sekolah unggul dan terintegrasi menjadi bagian dari program pemerintah pusat. Guna memperkuat layanan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ihwal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti usai pihaknya meresmikan revitalisasi gedung satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tahunan, Kabupaten Jepara, pada Sabtu (3/1). 

Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen menegaskan bahwa pembangunan sekolah terintegrasi di Karimunjawa, menjadi salah satu program yang tengah didorong pemerintah pusat agar dapat dipenuhi di wilayah 3T.

Sekolah tersebut direncanakan terdiri dari satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah atas. Baik dari SD hingga SMA.

“Kami meminta Pak Bupati untuk membuat master plan dan ini bagian program kami di tahun 2026 dan seterusnya,” ungkap Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, program tersebut akan melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. 

Termasuk di dalamnya peran DPR, yang memiliki kelompok kerja (pokja) khusus di wilayah 3T. 

Berbeda dengan sekolah rakyat, proyeksi yang dikembangkan yakni program sekolah unggul terintegrasi non-asrama. 

Disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat kepulauan.

Menurutnya, pengkajian program tersebut telah dilakukan sejak dini bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta kementerian terkait lainnya. 

“Mulai 2026 sudah ada pengkajian dengan Kemenko PMK dan kementerian terkait,” katanya.

Selain pembangunan sekolah terintegrasi, Mendikdasmen juga menyinggung pentingnya penguatan pembelajaran jarak jauh. 

Hal ini dinilai relevan untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil seperti Karimunjawa yang memiliki tantangan akses transportasi antarpulau. 

Ia menyebut, pembahasan terkait program-program pendidikan di wilayah kepulauan dan terpencil tersebut telah dilakukan bersama Bupati Jepara.

Sementara itu, Bupati Jepara menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rencana tersebut. 

Ia memastikan pendalaman konsep serta penyusunan master plan akan dilakukan secepatnya.

Pembangunan sekolah terintegrasi di Karimunjawa akan segera disusun, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat.

“Ya, ini kami lakukan pendalaman dan perencanaannya akan segara disusun,” singkatnya.

Rencana pembangunan sekolah terintegrasi tersebut dinilai menjawab kebutuhan, terkait ketersediaan layanan pendidikan di wilayah Kepulauan Karimunjawa. 

Sebagaimana diketahui, Kecamatan Karimunjawa memiliki setidaknya 27 gugus pulau. 

Namun hingga saat ini, baru terdapat lima pulau yang dihuni masyarakat, meliputi Pulau Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk, Parang, dan Genting.

Kondisi geografis tersebut membuat akses antar pulau harus ditempuh menggunakan kapal maupun perahu. 

Seperti misalnya, jarak antara Pulau Karimunjawa dan Pulau Nyamuk, membutuhkan waktu tempuh hingga empat jam perjalanan laut. 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mobilitas pelajar dan tenaga pendidik.

Tak hanya antarpulau, akses darat di pulau-pulau berpenghuni pun masih menjadi kendala. 

Jarak antara Karimunjawa dan Kemujan, yang meski dapat diakses melalui jalur darat, tetap membutuhkan waktu tempuh sekitar setengah jam perjalanan. 

Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas kegiatan belajar mengajar.

Masyarakat setempat pun menyambut baik rencana tersebut. 

Salah satunya disampaikan Bambang Zakariya, warga Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. 

Ia mengaku sepakat dengan adanya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Karimunjawa. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Termasuk infratruktur.

Menurut Bambang, pembangunan sekolah terintegrasi, juga harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur dan fasilitas utilitas umum yang mendasar. 

Ia menilai, keterhubungan antar pulau baik melalui jalur darat maupun laut perlu diperhatikan secara serius.

Termasuk penyediaan kapal atau sarana penghubung antar pulau agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih mudah.

“Ini menjadi langkah yang bagus, karena dengan adanya perhatian seperti itu bisa merembet terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya. Terlebih perubahan nomenklatur dari Kecamatan Karimunjawa menjadi Kecamatan Kepulauan Karimunjawa,” sambungnya pada Minggu (4/1).

Perubahan status tersebut menurutnya menjadi hal yang mendesak.

Agar, Karimunjawa yang letak geografisnya sebagai kepulauan tidak dianaktirikan. Dari segi pelayanan maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang ada.

“Kami berharap ini dapat segera terealisasi. Seperti halnya yang ada di Kepulauan Seribu,” tandasnya.(fik)