
JEPARA – Puluhan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara mendatangi Gedung DPRD Jepara untuk menggelar audiensi, Selasa (5/3).
Mereka menuntut kejelasan status setelah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun lalu, namun belum lolos.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah pengangkatan seluruh tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK.
Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan pegawai non-ASN yang merasa nasib mereka masih menggantung.
Mereka adalah tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi tidak berhasil mendapatkan formasi.
Berdasarkan data, tahun lalu sebanyak 1.284 orang mendaftar dalam seleksi PPPK di Jepara.
Dari jumlah tersebut, hanya 1.232 formasi yang tersedia, sehingga masih ada sekitar 412 orang yang tidak lolos seleksi.
Para tenaga non-ASN yang gagal ini kini berharap adanya solusi yang berpihak kepada mereka.
Desakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Salah satu isu yang mencuat dalam audiensi ini adalah wacana pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.
Menurut informasi yang beredar, tenaga honorer yang telah masuk dalam database BKN tetapi tidak lolos seleksi akan diangkat melalui skema tersebut.
Mustaqim, salah satu perwakilan tenaga non-ASN, menegaskan bahwa jika memang skema ini benar-benar diberlakukan, maka pengangkatan harus dilakukan secara cepat dan disertai dengan hak-hak yang layak.
“Jika keputusan final yang diambil adalah pengangkatan melalui skema PPPK Paruh Waktu, maka kami menuntut agar seluruh tenaga non-ASN yang sudah terdaftar segera diangkat maksimal dalam dua bulan setelah SK PPPK tahap pertama diterbitkan.
Selain itu, mereka harus diberikan upah yang layak, minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku, serta fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
DPRD Siap Perjuangkan Aspirasi Pegawai Non-ASN
Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, yang menerima audiensi ini, menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan kepastian bagi tenaga non-ASN yang belum mendapatkan formasi.
“Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, kami akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi teman-teman tenaga non-ASN ini.
Kami juga akan terus mengikuti perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait status mereka.
Selain itu, kami mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik agar status mereka bisa segera jelas,” ungkap Agus.
DPRD Jepara berjanji akan mengawal proses ini agar tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bisa mendapatkan kepastian status, baik melalui pengangkatan sebagai PPPK penuh maupun skema lain yang memberikan kesejahteraan lebih baik.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme pengangkatan tenaga non-ASN yang belum lolos seleksi PPPK.
Para pegawai yang tergabung dalam audiensi berharap ada kepastian dalam waktu dekat agar masa depan mereka tidak terus menggantung.
“Kami hanya ingin kepastian. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, berharap ada solusi terbaik dari pemerintah,” ujar salah satu peserta audiensi.
Dengan adanya audiensi ini, tenaga non-ASN di Jepara berharap perjuangan mereka tidak sia-sia dan segera mendapatkan keputusan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
Sementara itu, DPRD berkomitmen untuk terus mendorong Pemkab Jepara agar segera merumuskan solusi terbaik bagi para tenaga honorer yang masih menanti kejelasan statusnya.(rom)
