Kabar Baik, Pemkab Jepara Serius Tangani Kasus Anak Putus Sekolah, Ini Buktinya

JEPARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengerahkan camat hingga kepala desa (kades) atau petinggi dalam mengembalikan anak ke sekolah. Baik dalam bentuk kebijakan di tingkat desa maupun pendekatan personal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menyebutkan bahwa keberhasilan Kabupaten Jepara dalam membuat anak tidak sekolah (ATS) kembali bersekolah tahun-tahun sebelumnya harus terus disambung.
"Pada 2022 terdapat 647 anak tidak sekolah (ATS) dan tahun 2023 ada 510 ATS yang kembali bersekolah. Namun kita tidak boleh terbuai, harus bisa kembali membuat lebih banyak anak untuk kembali ke bangku sekolah," ujarnya.
Bulan lalu, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Pusdatin Kemendikbud RI) merilis angka keberadaan 9.263 ATS di Kabupaten Jepara.
"Namun setelah dilakukan verifikasi faktual oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dengan merujuk nomor induk kependudukan (NIK) tersisa 6.432 anak. Jumlah tersebut diketahui terdiri dari anak berusia tujuh tahun hingga 18 tahun dan belum menikah.
"Untuk para camat dan petinggi desa supaya dapat mengkoordinir kembalinya ATS ke sekolah. Baik dengan penganggaran lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dukungan organisasi non-pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga: Gelar Silaturahmi, Tujuh Parpol Nyatakan Sepakat dan Siap Dukung Witiarso Utomo Maju Pilkada Jepara
Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara pembuktian faktor ekonomi bukan menjadi persoalan yang berat untuk mengembalikan ATS ke lembaga pendidikan.
“Kalau masalah ekonomi, kami masih bisa carikan bantuan misalnya dari Badan Amil Zakat Nasional atau perusahaan, itu bisa diatasi. Namun kalau yang bersangkutan malas bersekolah, ini yang membuat berat,” ucapnya.
Untuk itu para orang tua juga diharapkan kooperatif, mendukung anaknya untuk mengeyam pendidikan setidaknya dengan wajib belajar 12 tahun. (fik/war)



