alexametrics
29.2 C
Kudus
Monday, June 27, 2022

Soal Izin Levels Hotel Karimunjawa, Kementerian dan Pemkab Saling Lempar

KARIMUNJAWA – Penyelesaian kasus perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Levels Hotel Indonesia di Karimunjawa belum terdapat titik temu. Kementerian menyatakan terkait perizinan itu kewenangan daerah. Sementara itu, dari Pemkab Jepara yang menangani izin tersebut merupakan kewenangan pusat.

Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Kudus ini PT Levels Hotel Indonesia hanya mendaftar di Sistem Online Single Submission (OSS) pemerintah pusat. Tapi izin mendirikan hingga kini belum keluar. Baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Walaupun belum keluar, pembangunan hotel sudah dilakukan.

Nunu Anugrah, kepala Biro Hubungan Masyarakat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan pusat menyatakan benar ada rencana pembangunan dari PT Levels Hotel Indonesia di Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara. Namun, terkait perizinan pembangunan tersebut berada di luar kewenangan Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Dalam surat elektronik yang dikirim ke Jawa Pos Radar Kudus ini, ia mengatakan izin lingkungan atau Amdal menjadi kewenangan daerah.

Baca Juga :  Akhir Pekan Ini Kapal Express Bahari Tambah Trip
FOTO DIAMBIL DARI THESTARTUPISLAND.COM

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara Farikhah Elida mengatakan hal yang sebaliknya. Untuk perizinan dokumen lingkungan, ia mengaku kewenangan pusat. Sebab, itu menjadi bagian dari urusan Penanaman Modal Asing (PMA).

Elida juga belum mengetahui kelengkapan surat izin lainnya pembangunan hotel itu. Mulai dari Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Amdal.

Pihaknya akan memeriksa ke pusat apakah sudah ada penapisan terkait hal tersebut.

Sementara itu, juru bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat Tina Talisa menjelaskan sudah ada rapat bersama Direktorat Wilayah III Kementerian Investasi atau BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dari rapat tersebut, DPMTPSP meminta Kementerian Investasi untuk mengambil alih kasus ini.

”Mengingat status perusahaan merupakan PMA,” jelas Tina melalui WhatsApp.

Selanjutnya, Direktorat Wilayah III rencananya menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam rapat lanjutan. (nib/zen)

KARIMUNJAWA – Penyelesaian kasus perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Levels Hotel Indonesia di Karimunjawa belum terdapat titik temu. Kementerian menyatakan terkait perizinan itu kewenangan daerah. Sementara itu, dari Pemkab Jepara yang menangani izin tersebut merupakan kewenangan pusat.

Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Kudus ini PT Levels Hotel Indonesia hanya mendaftar di Sistem Online Single Submission (OSS) pemerintah pusat. Tapi izin mendirikan hingga kini belum keluar. Baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Walaupun belum keluar, pembangunan hotel sudah dilakukan.

Nunu Anugrah, kepala Biro Hubungan Masyarakat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan pusat menyatakan benar ada rencana pembangunan dari PT Levels Hotel Indonesia di Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara. Namun, terkait perizinan pembangunan tersebut berada di luar kewenangan Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam surat elektronik yang dikirim ke Jawa Pos Radar Kudus ini, ia mengatakan izin lingkungan atau Amdal menjadi kewenangan daerah.

Baca Juga :  Isoman Terpusat Jepara Mulai Kosong Pasien
FOTO DIAMBIL DARI THESTARTUPISLAND.COM

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara Farikhah Elida mengatakan hal yang sebaliknya. Untuk perizinan dokumen lingkungan, ia mengaku kewenangan pusat. Sebab, itu menjadi bagian dari urusan Penanaman Modal Asing (PMA).

Elida juga belum mengetahui kelengkapan surat izin lainnya pembangunan hotel itu. Mulai dari Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Amdal.

Pihaknya akan memeriksa ke pusat apakah sudah ada penapisan terkait hal tersebut.

Sementara itu, juru bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat Tina Talisa menjelaskan sudah ada rapat bersama Direktorat Wilayah III Kementerian Investasi atau BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dari rapat tersebut, DPMTPSP meminta Kementerian Investasi untuk mengambil alih kasus ini.

”Mengingat status perusahaan merupakan PMA,” jelas Tina melalui WhatsApp.

Selanjutnya, Direktorat Wilayah III rencananya menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam rapat lanjutan. (nib/zen)

Most Read

Artikel Terbaru

/