
JEPARA – Sekitar seribu massa dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggruduk Pengadilan Negeri (PN) Jepara, Selasa (7/11).
Mereka menggelar aksi solidaritas kepada salah satu anggotanya yang dijadikan tersangka oleh kepolisian.
Massa menilai kepolisian tidak memberikan alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk menjadikan anggotanya tersangka.
Massa aksi datang mulai pukul 10.00 WIB.
Tak hanya dari Jepara, massa yang datang berasal dari sejumlah daerah seperti Kudus, Demak, Pati dan Rembang.
Massa aksi tidak merasa tidak terima karena teman satu komunitas PSHT, atas nama Sulaiman menjadi tersangka dalam kasus pengroyokan.
Mereka melakukan aksi ketika proses pra-peradilan berlangsung di Pengadilan Negeri Jepara.
Dwi Prasetya dari GP Law Firm & Associates, kuasa hukum dari Sulaiman menjelaskan, mulanya sekitar awal Oktober sempat ada pengroyokan saat terjadi pencurian di Desa Rajekwesi, Mayong.
Pencuri yang ketahuan mencuri lalu dipukuli massa.
Ketika pencuri tersebut dibawa ke Rumah Sakit, nyawanya tidak bisa tertolong.
Beberapa hari kemudian polisi menetapkan Sulaiman sebagai salah satu tersangka.
Pihaknya mengajukan pra-peradilan untuk menguji apakah prosedur penangkapan dan penetapan tersangka sudah sesuai atau belum.
Pihaknya menduga dalam proses penetapan tersangka dan penahanannya ada alat bukti yang tidak cukup untuk menjadikan Sulaiman menjadi tersangka.
“Teman-teman dari PSHT ini merasa saudaranya tersandung kasus hukum. Setelah audiensi dengan Polres Jepara, ada beberapa keluhan termasuk dari keluarga korban. Tuntutan kenapa Sulaiman masih ditersangkakan padahal sudah ada mediasi dengan keluarga dan keluarga korban juga sudah tidak ada masalah," ungkap Dwi.
"Ada juga oknum kepolisian yang mengajak untuk melakukan Restorative Justice (RJ) dan menjanjikan bila RJ ini berhasil. Padahal secara prosedur untuk kasus yang menyebabkan kematian RJ tidak bisa dilakukan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan turut hadir dalam mediasi.
Ia mengatakan pihaknya menyerahkan perkara ini kepada Majelis Hakim.
“Terkait dengan penetapan tersangka, ini sudah pra-peradilan itu ranah pak Hakim saja,” jelasnya. (nib)



