Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kantor DPRD Jepara Didatangi KPK RI, Ada Apa?

M
WASPADA: Perwakilan KPK RI memberi wejangan bagi para Perangkat Daerah dan anggota DPRD Jepara kemarin.
WASPADA: Perwakilan KPK RI memberi wejangan bagi para Perangkat Daerah dan anggota DPRD Jepara kemarin.

 


Advertisement

JEPARA – Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi kantor DPRD Jepara, Kamis (10/8).

Di sana, KPK yang diwakili Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 Uding Juharudin memberi wejangan pada semua anggota dewan dan perangkat daerah Kabupaten Jepara.

Wejangannya terkait beberapa hal yang bisa berujung pada tindakan korupsi.

Advertisement

Dari paparannya, Kabupaten Jepara saat ini memiliki nilai integritas 72,8 persen. Itu termasuk dalam kategori rentan.

Indeks tersebut menurun dibanding tahun 2022 lalu. Saat itu, indeks penilaiannya mencapai 76,4 persen. Itu termasuk kategori waspada.

”Kami datang ke daerah seperti ini, maksud kami adalah untuk memastikan dalam tata kelola pemerintahan di daerah, terbangun sistem yang tidak ada celah tindakan korupsi,” terang Uding.

Advertisement

Menurut Uding Juharudin, sebelum ini pihaknya telah banyak membersamai Pemkab Jepara untuk memastikan upaya pencegahan tindakan korupsi dalam tata kelola keuangan daerah.

“Semuanya selalu beririsan dengan fungsi DPRD,” tandasnya.

Karena itulah dia meminta komitmen DPRD untuk mendukung upaya pencegahan tindakan korupsi.

Secara sederhana dia menegaskan, konsep korupsi yaitu mengambil sesuatu atau menerima sesuatu yang bukan haknya.

”Mumpung tanda tangan kita masih laku, mari gunakan untuk hal yang bermanfaat bagi Masyarakat,” kata Uding dalam bagian yang lain.

Atas kedatangan perwakilan KPK itu, Pj. Bupati Edy Supriyanta dan Ketua DPRD Jepara mengapresiasi itu.

Mereka meminta jajaran Pemkab Jepara menjadikan arahan KPK ini sebagai pedoman dalam bekerja mengelola pembangunan daerah. (rom)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar Lewat Perusahaan Raffi Ahmad, Ini Temuannya

KPK Soroti Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar Lewat Perusahaan Raffi Ahmad, Ini Temuannya

KPK menilai pentingnya memastikan urgensi pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang dilakukan dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia.

Sempat Mangkir 2 Kali, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Sambangi KPK Soal Suap HGB Summarecon

Sempat Mangkir 2 Kali, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Sambangi KPK Soal Suap HGB Summarecon

Sempat Dua Kali Mangkir, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Sambangi KPK Terkait Kasus Suap HGB PT Summarecon

Dua Kali Tak Hadiri Panggilan KPK, Kini Boyamin Soroti Rencana Perjalanan Nusron ke Jepang

Dua Kali Tak Hadiri Panggilan KPK, Kini Boyamin Soroti Rencana Perjalanan Nusron ke Jepang

oordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkap informasi mengenai rencana perjalanan dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Jepang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer