alexametrics
31.5 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Ingatkan Kades dan Carik, Bupati Jepara: Bekerjalah Sesuai Tupoksi

JEPARA – Dalam acara pembinaan bagi petinggi, carik dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bupati Jepara Dian Kristiandi mengingatkan kepada para petinggi untuk meningkatkan sinergitas antar pemerintahan. Para pemerintahan desa untuk memahami porsi pekerjaan masing-masing. Pembagian tugas antara kepala desa atau petinggi dengan carik.

Selain itu, pemerintah desa saat ini memegang kendali besar atas terselenggaranya pemerintahan. Para petinggi juga dinilai memiliki tanggung jawab yang tinggi. “Bagaimana membagi tugas dengan cariknya,” jelas Andi.

Ini disampaikan Bupati Dian Kristiandi dalam acara diskusi kemarin di rumah Petinggi Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan. Dalam acara tersebut hadir seluruh petinggi, carik, dan ketua BPD di Kecamatan Kalinyamatan dan Welahan.


Mengenai pemilihan petinggi yang akan terselenggara dekat ini, ia juga meminta kepada pihak desa untuk menjaga agar tidak terjadi gesekan yang keras. Sebab, ia menilai pemilihan petinggi desa rawan terjadi hal tersebut. “Lokasinya kan berdekatan,” kata Andi.

Junaedi, Ketua BPD Kalipucang Wetan berharap adanya peningkatan kesejahteraan aparatur desa. Ia menyatakan, terdapat ketimpangan gaji antaraparat desa. “Dalam peraturan bupati itu kan jaraknya jauh, Rp 300 sampai Rp 1 juta, nah mulai dari sana kami rasakan ketimpangan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kembali Bertambah, Korban Tewas Pesta Miras di Jepara Jadi Delapan Orang

Sementara itu Joko Prakoso, Petinggi Banyuputih yang juga tuan rumah acara menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintahan Kabupaten atas kinerjanya selama ini. Ia berharap untuk tiga bulan terakhir jabatan, bupati juga bisa memaksimalkan kinerjanya.

Moh Taufik, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinsospermasdes Jepara juga menjelaskan terkait dana desa. Ia menjelaskan anggaran dana desa yang baru turun bukan karena bantuan operasional RT dan RW. Turunnya anggaran dana desa juga karena keputusan dari pusat. Selain itu, Moh Taufik menerangkan terkait pembagian anggaran dana desa. Ada beberapa program yang masih fokus untuk penanganan Covid-19. Ada juga delapan persen untuk logistik warga yang menjalani isolasi mandiri. “Lainnya, sesuai dengan program desa,” jelas Taufik. (nib/war)

JEPARA – Dalam acara pembinaan bagi petinggi, carik dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bupati Jepara Dian Kristiandi mengingatkan kepada para petinggi untuk meningkatkan sinergitas antar pemerintahan. Para pemerintahan desa untuk memahami porsi pekerjaan masing-masing. Pembagian tugas antara kepala desa atau petinggi dengan carik.

Selain itu, pemerintah desa saat ini memegang kendali besar atas terselenggaranya pemerintahan. Para petinggi juga dinilai memiliki tanggung jawab yang tinggi. “Bagaimana membagi tugas dengan cariknya,” jelas Andi.

Ini disampaikan Bupati Dian Kristiandi dalam acara diskusi kemarin di rumah Petinggi Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan. Dalam acara tersebut hadir seluruh petinggi, carik, dan ketua BPD di Kecamatan Kalinyamatan dan Welahan.

Mengenai pemilihan petinggi yang akan terselenggara dekat ini, ia juga meminta kepada pihak desa untuk menjaga agar tidak terjadi gesekan yang keras. Sebab, ia menilai pemilihan petinggi desa rawan terjadi hal tersebut. “Lokasinya kan berdekatan,” kata Andi.

Junaedi, Ketua BPD Kalipucang Wetan berharap adanya peningkatan kesejahteraan aparatur desa. Ia menyatakan, terdapat ketimpangan gaji antaraparat desa. “Dalam peraturan bupati itu kan jaraknya jauh, Rp 300 sampai Rp 1 juta, nah mulai dari sana kami rasakan ketimpangan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Atlet Petanque Jepara Borong Tiga Medali Kejurprov

Sementara itu Joko Prakoso, Petinggi Banyuputih yang juga tuan rumah acara menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintahan Kabupaten atas kinerjanya selama ini. Ia berharap untuk tiga bulan terakhir jabatan, bupati juga bisa memaksimalkan kinerjanya.

Moh Taufik, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinsospermasdes Jepara juga menjelaskan terkait dana desa. Ia menjelaskan anggaran dana desa yang baru turun bukan karena bantuan operasional RT dan RW. Turunnya anggaran dana desa juga karena keputusan dari pusat. Selain itu, Moh Taufik menerangkan terkait pembagian anggaran dana desa. Ada beberapa program yang masih fokus untuk penanganan Covid-19. Ada juga delapan persen untuk logistik warga yang menjalani isolasi mandiri. “Lainnya, sesuai dengan program desa,” jelas Taufik. (nib/war)

Most Read

Artikel Terbaru

/