Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saat ini rencana penghapusan Perda tersebut tengah dirapatkan di tingkat eksekutif. Hasilnya, akan diajukan kepada legislatif untuk proses perubahan regulasi. Itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta saat berkunjung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara kemarin.
Pemberlakuan sanksi tersebut semula bertujuan untuk memotivasi agar tertib adminduk. Pasalnya kesadaran pemenuhan dokumen kependudukan saat itu masih rendah. Seiring hadirnya kemudahan layanan, animo masyarakat meningkat. Salah satu inovasi yang dihadirkan sejak tahun kemarin di antaranya adalah memasang alat pencetak adminduk di tiap kecamatan di Jepara. Sehingga masyarakat tak perlu susah payah ke kantor Disdukcapil bila hendak mencetak adminduk. ”Kalau aturannya ada, zero-kan saja,” ungkap Edy.
Kepala Disdukcapil Abdul Syukur mengatakan, capaian kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat Jepara tinggi. Pada tahun 2021, tercatat pemilik akta kelahiran penduduk usia 0 – 18 tahun mencapai 95,30 persen dari target 84,29 persen. Kepemilikan Kartu Keluarga dari target 99,4 persen tercapai 99,69 persen. dan, untuk perekaman KTP elektronik sudah 99,92 persen dan kepemilikiannya tercapai 98,62 persen. (rom/war)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



