Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno. Namun, dia menyayangkan, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimunjawa belum jelas. Utamanya pajak perhotelan. Dia menilai, pajak perhotelan belum maksimal. Dengan begitu, perlu adanya aturan khusus terkait Karimunjawa.
Soal keberadaan tambak juga bisa dimasukkan ke dalam pembahasan aturan itu. ”Di sana (Karimunjawa, Red) jadi kawasan penghasil ikan, termasuk tambak. Jadi, bagaimana bisa diatur agar tidak mencemari lingkungan. Makanya perlu dibuat perda khusus Karimun. Termasuk terkait pembangunan infrastruktur di Karimunjawa,” jelasnya.

Dia berencana berkunjung ke destinasi wisata tersebut pada 19 Agustus mendatang. Untuk menindaklanjuti perlunya dibuat peraturan khusus mengenai Karimunjawa. ”Kalau Ranperda Inisiatif, nanti masih kami bahas. Saya tanyakan juga ke Pj (Bupati), apakah masuk Ranperda Inisiatif saja atau cukup dari Pemerintah Kabupaten Jepara,” imbuh politikus Partai Nasdem itu.
Soal PAD kaitannya dengan pariwisata Karimunjawa, Plt Kepala Bidang Destinasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara Agus Widyatmaka mengatakan, PAD dari retribusi wisatawan saat ini diberhentikan. Sebab, masih menunggu kajian lebih lanjut. Termasuk kaitannya dengan retribusi secara menyeluruh, sehingga yang masuk hingga saat ini nol rupiah.
Namun, ia tidak memungkiri bila ada PAD dari pajak hotel dan lainnya. ”Bidang pariwisata hitungan keuntungannya tidak jumlah dan angka saja, tapi bisa citra, imej Jepara sebagai kota wisata, juga warung-warung dan UMKM yang berjualan di sekitar lokasi pariwisata,” ujar Agus. (nib/lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



