alexametrics
28.4 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Putusan Keluar, MA Tolak PK Kasus Tambak di Karimunjawa yang Diajukan Pemkab Jepara

JEPARA – Putusan dari peninjauan kembali (PK) terkait kasus tambak di Karimunjawa telah keluar. Hasilnya, Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Sebelumnya, banyak yang mempersoalkan tambak udang di Karimunjawa. Merujuk pada informasi kecamatan, ada banyak tambak ilegal di Karimunjawa. Jumlahnya lebih dari 18. Hal tersebut menyisakan persoalan seperti pencemaran lingkungan dan berisiko terhadap kehidupan biota laut.

Proses peradilan bermula saat seorang pengusaha tambak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang terkait permohonan informasi tata ruang. Itu terjadi 18 Februari 2021. Hasilnya, gugatan tersebut ditolak.


Berikutnya, pada 2021 pihak pengusaha tambak mengajukan banding ke PTUN Surabaya, mempertanyakan kewenangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam hal tambak. Tahap ini, pengusaha tambak memenangkan perkara. Terakhir pada 24 Februari 2022, Pemkab Jepara mengambil jalur hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Wafa Evi Syahiroh, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jepara mengonfirmasi putusan PK tersebut. “Mahkamah Agung menolak permohonan penunjauan kembali yang diajukan Sekda Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim TKPRD,” ujarnya kepada wartawan.

Baca Juga :  Peringati HUT RI, PLN UIK TJB Kampanyekan Electrifying Lifestyle, Masak Gunakan Kompor Induksi

Ini juga dinyatakan melalui nota dinas yang telah ia buat tertanggal 2 September 2022. Ia menambahkan, saat ini proses perizinan dilakukan melalui One Single Submission (OSS). Sehingga pihaknya juga meminta kepada dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan agar cermat serta mempertimbangkan asas kemanfaatan. Pencemaran lingkungan, dalam memberikan rekomendasi atau dokumen yang diminta oleh tergugat (pihak penambak, Red).

“Kemungkinan tidak mengajukan upaya hukum lagi, karena sudah final, tapi dalam peraturan daerah yang baru di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) nanti akan ada bahasan tersendiri mengenai tata ruang seperti kasus tambak itu,” jelasnya.

Sutrisno, pengusaha tambak yang mengajukan gugatan di PTUN mengonfirmasi putusan tersebut. Ia membenarkan pihaknya telah memenangkan tahap peninjauan kembali. Sutrisno, sekaligus Sekretaris Paguyuban Tambak Karimunjawa juga membantah pihaknya telah mencemari lingkungan. Sebab, pihaknya sudah memiliki penampungan limbah dan melakukan perawatan khusus pada limbah yang dihasilkan dari tambak itu. Setiap sepekan sekali. (nib/war)

JEPARA – Putusan dari peninjauan kembali (PK) terkait kasus tambak di Karimunjawa telah keluar. Hasilnya, Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Sebelumnya, banyak yang mempersoalkan tambak udang di Karimunjawa. Merujuk pada informasi kecamatan, ada banyak tambak ilegal di Karimunjawa. Jumlahnya lebih dari 18. Hal tersebut menyisakan persoalan seperti pencemaran lingkungan dan berisiko terhadap kehidupan biota laut.

Proses peradilan bermula saat seorang pengusaha tambak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang terkait permohonan informasi tata ruang. Itu terjadi 18 Februari 2021. Hasilnya, gugatan tersebut ditolak.

Berikutnya, pada 2021 pihak pengusaha tambak mengajukan banding ke PTUN Surabaya, mempertanyakan kewenangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam hal tambak. Tahap ini, pengusaha tambak memenangkan perkara. Terakhir pada 24 Februari 2022, Pemkab Jepara mengambil jalur hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Wafa Evi Syahiroh, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jepara mengonfirmasi putusan PK tersebut. “Mahkamah Agung menolak permohonan penunjauan kembali yang diajukan Sekda Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim TKPRD,” ujarnya kepada wartawan.

Baca Juga :  PLN UIK Tanjung Jati B Serahkan Sertifikat ke Shabana

Ini juga dinyatakan melalui nota dinas yang telah ia buat tertanggal 2 September 2022. Ia menambahkan, saat ini proses perizinan dilakukan melalui One Single Submission (OSS). Sehingga pihaknya juga meminta kepada dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan agar cermat serta mempertimbangkan asas kemanfaatan. Pencemaran lingkungan, dalam memberikan rekomendasi atau dokumen yang diminta oleh tergugat (pihak penambak, Red).

“Kemungkinan tidak mengajukan upaya hukum lagi, karena sudah final, tapi dalam peraturan daerah yang baru di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) nanti akan ada bahasan tersendiri mengenai tata ruang seperti kasus tambak itu,” jelasnya.

Sutrisno, pengusaha tambak yang mengajukan gugatan di PTUN mengonfirmasi putusan tersebut. Ia membenarkan pihaknya telah memenangkan tahap peninjauan kembali. Sutrisno, sekaligus Sekretaris Paguyuban Tambak Karimunjawa juga membantah pihaknya telah mencemari lingkungan. Sebab, pihaknya sudah memiliki penampungan limbah dan melakukan perawatan khusus pada limbah yang dihasilkan dari tambak itu. Setiap sepekan sekali. (nib/war)


Most Read

Artikel Terbaru