alexametrics
25.7 C
Kudus
Sunday, October 2, 2022

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid Temukan Kejanggalan Pelaksanaan Haji 2022

JEPARA – Anggota DPR RI, Abdul Wachid menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Bahkan, Ia menilai evaluasi besar-besaran perlu dilakukan agar pelaksanaan haji ke depan bisa lebih baik.

Abdul Wahid, yang juga pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah itu menilai ada banyak kejanggalan saat pihaknya terjun langsung di lokasi penginapan jamaah. Seperti, beberapa proyek yang tidak sesuai dengan barang yang ada di lapangan. Jumlah yang digelontorkan besarannya menjadi berkurang di lapangan.

“Saya cek tenda, katering juga. Harusnya, kalau bisa ya ada AC, kamar kecil juga, kasurnya seperti apa,” kata Wachid.


Warga kelahiran Jepara ini juga berharap nantinya akan ada pembahasan lebih serius mengenai pelaksanaan haji ke depan. Ia menilai pembahasan haji tidak boleh dilakukan pada saat haji baru akan dilakukan. Namun, baiknya lebih awal.

Selain itu, menurutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus memikirkan dampak panjang biaya haji yang ada saat ini. Sebab bantuan sekitar Rp 60 juta per jamaah sudah tidak bisa diperpanjang.

Baca Juga :  Puluhan Proyek Pengembangan Investasi Diusulkan ke Pemkab Jepara

“Sudah harus ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa haji bukan Rp 35 juta tapi Rp 80 juta,” kata politisi Gerindra itu.

Bantuan yang ada dari pengumpulan nilai manfaat jamaah dinilai tidak bisa berlaku lama. Menurutnya, di tahun 2024, dana bantuan dari BPKH tidak bisa mengakomodir kuota jamaah tahun-tahun berikutnya.

Ia juga berharap nantinya evaluasi haji akan lebih serius. Dan melibatkan berbagai bidang. Tidak kementrian agama saja, tidak satu komisi dewan saja. Seperti peran Kementrian Luar Negeri dalam diplomasi dengan Saudi Arabia.

“Posisi Indonesia dalam haji selama ini sangat diperhitungkan oleh Saudi, tapi kenapa kita tidak bisa negosiasi kepentingan masyarakat kita sendiri,” jelasnya. (adv)






Reporter: Nibros Hassani

JEPARA – Anggota DPR RI, Abdul Wachid menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Bahkan, Ia menilai evaluasi besar-besaran perlu dilakukan agar pelaksanaan haji ke depan bisa lebih baik.

Abdul Wahid, yang juga pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah itu menilai ada banyak kejanggalan saat pihaknya terjun langsung di lokasi penginapan jamaah. Seperti, beberapa proyek yang tidak sesuai dengan barang yang ada di lapangan. Jumlah yang digelontorkan besarannya menjadi berkurang di lapangan.

“Saya cek tenda, katering juga. Harusnya, kalau bisa ya ada AC, kamar kecil juga, kasurnya seperti apa,” kata Wachid.

Warga kelahiran Jepara ini juga berharap nantinya akan ada pembahasan lebih serius mengenai pelaksanaan haji ke depan. Ia menilai pembahasan haji tidak boleh dilakukan pada saat haji baru akan dilakukan. Namun, baiknya lebih awal.

Selain itu, menurutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus memikirkan dampak panjang biaya haji yang ada saat ini. Sebab bantuan sekitar Rp 60 juta per jamaah sudah tidak bisa diperpanjang.

Baca Juga :  Perbaikan Jalan Nasional di Pecangaan Jepara Menyebabkan Lalu Lintas Tersendat

“Sudah harus ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa haji bukan Rp 35 juta tapi Rp 80 juta,” kata politisi Gerindra itu.

Bantuan yang ada dari pengumpulan nilai manfaat jamaah dinilai tidak bisa berlaku lama. Menurutnya, di tahun 2024, dana bantuan dari BPKH tidak bisa mengakomodir kuota jamaah tahun-tahun berikutnya.

Ia juga berharap nantinya evaluasi haji akan lebih serius. Dan melibatkan berbagai bidang. Tidak kementrian agama saja, tidak satu komisi dewan saja. Seperti peran Kementrian Luar Negeri dalam diplomasi dengan Saudi Arabia.

“Posisi Indonesia dalam haji selama ini sangat diperhitungkan oleh Saudi, tapi kenapa kita tidak bisa negosiasi kepentingan masyarakat kita sendiri,” jelasnya. (adv)






Reporter: Nibros Hassani

Most Read

Artikel Terbaru