alexametrics
24.6 C
Kudus
Monday, May 16, 2022

Perubahan Retribusi Tak Bisa Dieksekusi, Dinas Minta Konfirmasi Provinsi

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengusulkan adanya perubahan peraturan daerah (Perda) terkait retribusi di tiga destinasi wisata. Yakni Karimunjawa, Pantai Mororejo, Mlonggo, dan Gua Tritip, Donorojo. Namun hingga saat ini rekomendasi terkait perubahan perda itu masih nyangkut di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara berencana menanyakan kejelasan rekomendasi itu ke provinsi pekan ini. Tepatnya di bagian Biro Hukum Pemprov Jateng. Untuk meminta kejelasan terkait Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

Padahal Ranperda tersebut telah diajukan akhir tahun kemarin. Alurnya, dari kabupaten diserahkan ke provinsi lalu ke pusat untuk evaluasi. Setelah itu dikembalikan lagi ke provinsi dan baru kabupaten. Namun rekomendasi persetujuan ranperda itu masih nyangkut di provinsi hingga saat ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara Zamroni Lestiaza melalui Kabid Destinasi Nur Zuhruf menegaskan ranperda tersebut semestinya telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga :  Realisasi Investasi di Jepara Lampaui Target

“Kami tanyakan permasalahan kenapa (rekomendasi tidak terbit-terbit. Karena Perda Usaha Pariwisat yang diproses bareng sudah terbit. Menurut kabar, dari provinsi itu menghendaki semua retribusi diatur dalam satu perda tidak terpisah-pisah. Tapi kami belum tahu persisnya bagaimana. Maka kami berusaha minta kejelasan,” ujarnya kemarin.

Ranperda yang diajukan itu membahas tentang ketentuan penarikan retibusi tiga destinasi wisata. Di antaranya, penarikan retribusi masuk objek wisata Pantai Mororejo dan Gua Tritip yang semula gratis. Dan penghapusan penarikan retribusi oleh Disparbud bagi pengunjung Karimunjawa. Namun karena Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi belum disahkan, maka ketentuan tersebut masih belum berlaku saat ini. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengusulkan adanya perubahan peraturan daerah (Perda) terkait retribusi di tiga destinasi wisata. Yakni Karimunjawa, Pantai Mororejo, Mlonggo, dan Gua Tritip, Donorojo. Namun hingga saat ini rekomendasi terkait perubahan perda itu masih nyangkut di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara berencana menanyakan kejelasan rekomendasi itu ke provinsi pekan ini. Tepatnya di bagian Biro Hukum Pemprov Jateng. Untuk meminta kejelasan terkait Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

Padahal Ranperda tersebut telah diajukan akhir tahun kemarin. Alurnya, dari kabupaten diserahkan ke provinsi lalu ke pusat untuk evaluasi. Setelah itu dikembalikan lagi ke provinsi dan baru kabupaten. Namun rekomendasi persetujuan ranperda itu masih nyangkut di provinsi hingga saat ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara Zamroni Lestiaza melalui Kabid Destinasi Nur Zuhruf menegaskan ranperda tersebut semestinya telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga :  Renovasi Rumah, Pekerja Bangunan Tewas Tertimpa Tembok Roboh di Jepara

“Kami tanyakan permasalahan kenapa (rekomendasi tidak terbit-terbit. Karena Perda Usaha Pariwisat yang diproses bareng sudah terbit. Menurut kabar, dari provinsi itu menghendaki semua retribusi diatur dalam satu perda tidak terpisah-pisah. Tapi kami belum tahu persisnya bagaimana. Maka kami berusaha minta kejelasan,” ujarnya kemarin.

Ranperda yang diajukan itu membahas tentang ketentuan penarikan retibusi tiga destinasi wisata. Di antaranya, penarikan retribusi masuk objek wisata Pantai Mororejo dan Gua Tritip yang semula gratis. Dan penghapusan penarikan retribusi oleh Disparbud bagi pengunjung Karimunjawa. Namun karena Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi belum disahkan, maka ketentuan tersebut masih belum berlaku saat ini. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru

/