alexametrics
23.7 C
Kudus
Wednesday, July 6, 2022

DPRD Jepara Bentuk Empat Pansus Ranperda Usulan dari Pemkab

JEPARA – Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengusulkan empat rancangan peraturan daerah (ranperda). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, kemarin. Kemudian dibentuk empat panitia khusus (pansus) untuk merampungkan ranperda itu.

Usulan itu di antaranya perubahan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi. Usulan perubahan itu, sebagai penyesuaian dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Mahkamah Konstitusi, serta perkembangan kondisi di Jepara. Perda Petinggi yang sebelumnya telah ada, akan dicabut.

Selain mengusulkan satu ranperda itu, dalam kesempatan itu Pemkab Jepara juga mengusulkan tiga ranperda lainnya. Yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; serta Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2022 – 2042.


Untuk membahas keempat ranperda tersebut, paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif didampingi Wakil Ketua DPRD Pratikno menyepakati membentuk empat pansus. Pansus I yang akan membahas Ranperda tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, dipimpin Miftakahur Roqib.

Pansus II yang dipimpin Saidatul Haznak, membahas Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Dan Pansus III yang akan membahas Ranperda tentang Pemakaman, diketuai Nur Hidayat. Sedangkan Pansus IV yang akan membahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2022-2042, diketuai Agus Sutisna.

Baca Juga :  Kemenperin Hibahkan 500 Tabung Oksigen ke Jepara

Bupati Jepara Dian Kristiandi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menyampaikan, terkait Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016, ia menjelaskan ada perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di antaranya perlunya merubah kelembagaan dinas teknis pelaksana urusan bidang kesatuan bangsa dan politik, serta penyesuaian unit organisasi rumah sakit daerah. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan regulasi yang berisi pedoman dan penetapan status kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan unit organisasi rumah sakit daerah yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus.  “Pembentukan perangkat daerah harus memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja nyata di masing-masing daerah,” katanya.

Terkait Ranperda tentang Pengelolaan Pemakanan, regulasi itu diperlukan untuk memenuhi tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat. Sementara terkait Ranperda RTRW Kabupaten Jepara 2022 – 2042, pengusulannya disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Penataan Ruang beserta turunannya.

Menyebabkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 perlu disusun kembali. “Diperlukan penyesuaian dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pembangunan di Kabupaten Jepara pada masa yang akan datang,” ungkapnya. (war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA – Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengusulkan empat rancangan peraturan daerah (ranperda). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, kemarin. Kemudian dibentuk empat panitia khusus (pansus) untuk merampungkan ranperda itu.

Usulan itu di antaranya perubahan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi. Usulan perubahan itu, sebagai penyesuaian dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Mahkamah Konstitusi, serta perkembangan kondisi di Jepara. Perda Petinggi yang sebelumnya telah ada, akan dicabut.

Selain mengusulkan satu ranperda itu, dalam kesempatan itu Pemkab Jepara juga mengusulkan tiga ranperda lainnya. Yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; serta Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2022 – 2042.

Untuk membahas keempat ranperda tersebut, paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif didampingi Wakil Ketua DPRD Pratikno menyepakati membentuk empat pansus. Pansus I yang akan membahas Ranperda tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, dipimpin Miftakahur Roqib.

Pansus II yang dipimpin Saidatul Haznak, membahas Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Dan Pansus III yang akan membahas Ranperda tentang Pemakaman, diketuai Nur Hidayat. Sedangkan Pansus IV yang akan membahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2022-2042, diketuai Agus Sutisna.

Baca Juga :  PLN UIK TJB Gelar Apel Siaga di Objek Vital Nasional PLTU

Bupati Jepara Dian Kristiandi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menyampaikan, terkait Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016, ia menjelaskan ada perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di antaranya perlunya merubah kelembagaan dinas teknis pelaksana urusan bidang kesatuan bangsa dan politik, serta penyesuaian unit organisasi rumah sakit daerah. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan regulasi yang berisi pedoman dan penetapan status kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan unit organisasi rumah sakit daerah yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus.  “Pembentukan perangkat daerah harus memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja nyata di masing-masing daerah,” katanya.

Terkait Ranperda tentang Pengelolaan Pemakanan, regulasi itu diperlukan untuk memenuhi tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat. Sementara terkait Ranperda RTRW Kabupaten Jepara 2022 – 2042, pengusulannya disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Penataan Ruang beserta turunannya.

Menyebabkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 perlu disusun kembali. “Diperlukan penyesuaian dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pembangunan di Kabupaten Jepara pada masa yang akan datang,” ungkapnya. (war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru

/