alexametrics
29.1 C
Kudus
Monday, May 23, 2022

Kejari Terapkan Restorative Justice, Kasus Penganiayaan Berakhir Damai

JEPARA – Kasus penganiyaan yang melibatkan terlapor, Novi Minggar Aryanti warga Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, terhadap Suwarti, asal Bangsri berakhir damai kemarin. Hal itu setelah adanya upaya perdamaian antara keduanya yang difasilitasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara berdasarkan prinsip restorative justice. Sehingga perkara penganiayaan tersebut tidak perlu dibawa sampai ke tingkat persidangan.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap tersangka diserahkan Kepala Kejari Jepara Ayu Agung di Aula Kejari Jepara kemarin (19/11). Kejari mengupayakan restorative justice karena berbagai pertimbangan. Di antaranya karena kedua belah pihak antara pelapor Suwarti dan terlapor Novi sepakat berdamai. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lain adalah pelaku belum pernah melakukan kejahatan.

Dari keterangan Ayu Agung, permohonan perdamaian tersebut telah disetujui oleh pimpinan Jampidum melalui ekspose Senin (15/11) lalu. Sementara, restorative justice sesuai dengan peraturan jaksa (Perja) nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan karena telah memenuhi tiga persyaratan.


Yaitu tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, tuntutan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Baca Juga :  Koleksi Museum RA Kartini Jepara Ditampilkan secara Virtual

”Awalnya menolak berdamai, namun akhirnya luluh. Jadi kami ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Sehingga kami melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua pihak, dan pihak-pihak terkait, seperti petinggi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Tujuannya menyadarkan mereka bahwa tidak semua perkara harus bermuara ke meja hijau,” tandas Ayu Agung.

Sementara itu, untuk perkara antara Novi dan Suwarti selesai didamaikan, Kejari Jepara bersurat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk selanjutnya dilakukan ekspos perkara di Jampidum. Upaya perdamaian itu pun disetujui oleh Kejati dan Jampidum. Sehingga, Kepala Kejari Jepara menerbitkan SKPP Selasa (16/11) lalu.

Pemberalakuan restorative justice kemarin merupakan pertama kali digelar di Jepara. Ayu berharap perkara-perkara ringan dan memunuhi persyaratan bisa diupayakan untuk diterapkan restorative justice.

”Selayaknya memang perkara tertentu tidak perlu sampai ke meja hijau atau ke penjara. Karena penjara sendiri saat ini sudah over kapasitas. Semestinya ada pidana lain yang lebih pantas untuk dilakukan pemidanaan dan dipenjara,” imbuhnya.






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA – Kasus penganiyaan yang melibatkan terlapor, Novi Minggar Aryanti warga Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, terhadap Suwarti, asal Bangsri berakhir damai kemarin. Hal itu setelah adanya upaya perdamaian antara keduanya yang difasilitasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara berdasarkan prinsip restorative justice. Sehingga perkara penganiayaan tersebut tidak perlu dibawa sampai ke tingkat persidangan.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap tersangka diserahkan Kepala Kejari Jepara Ayu Agung di Aula Kejari Jepara kemarin (19/11). Kejari mengupayakan restorative justice karena berbagai pertimbangan. Di antaranya karena kedua belah pihak antara pelapor Suwarti dan terlapor Novi sepakat berdamai. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lain adalah pelaku belum pernah melakukan kejahatan.

Dari keterangan Ayu Agung, permohonan perdamaian tersebut telah disetujui oleh pimpinan Jampidum melalui ekspose Senin (15/11) lalu. Sementara, restorative justice sesuai dengan peraturan jaksa (Perja) nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan karena telah memenuhi tiga persyaratan.

Yaitu tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, tuntutan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Baca Juga :  Rekanan Tak Sanggup, Proyek Docking TPI Ditender Ulang Dua Kali

”Awalnya menolak berdamai, namun akhirnya luluh. Jadi kami ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Sehingga kami melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua pihak, dan pihak-pihak terkait, seperti petinggi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Tujuannya menyadarkan mereka bahwa tidak semua perkara harus bermuara ke meja hijau,” tandas Ayu Agung.

Sementara itu, untuk perkara antara Novi dan Suwarti selesai didamaikan, Kejari Jepara bersurat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk selanjutnya dilakukan ekspos perkara di Jampidum. Upaya perdamaian itu pun disetujui oleh Kejati dan Jampidum. Sehingga, Kepala Kejari Jepara menerbitkan SKPP Selasa (16/11) lalu.

Pemberalakuan restorative justice kemarin merupakan pertama kali digelar di Jepara. Ayu berharap perkara-perkara ringan dan memunuhi persyaratan bisa diupayakan untuk diterapkan restorative justice.

”Selayaknya memang perkara tertentu tidak perlu sampai ke meja hijau atau ke penjara. Karena penjara sendiri saat ini sudah over kapasitas. Semestinya ada pidana lain yang lebih pantas untuk dilakukan pemidanaan dan dipenjara,” imbuhnya.






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru

/