alexametrics
30.3 C
Kudus
Friday, July 22, 2022

Pemkab Jepara Tetapkan Status Tanggap Darurat PMK, Apa Penyebabnya?

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memutuskan menetapkan status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak sebagai Tanggap Darurat. Penyebab utamanya terus bertambahnya kasus baru ternak yang terinfeksi. Sementara, sejauh ini Pemkab Jepara terkendala dana untuk penanganan PMK. Sehingga, dengan status kedaruratan tersebut, saat ini penanganan PMK di Jepara bisa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga. Rencananya, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 485 juta.

Perlu diketahui, hingga Senin (18/7) lalu tercatat ada 1.398 kasus ternak yang terserang PMK. Yang diobati oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara ada 789 ekor. Yang telah sembuh ada 679 ekor. Sementara yang mati ada 21 ekor dan dipotong paksa 9 ekor. Saat ini masih menyisakan kasus aktif 689 ekor. ”Harapan sembuh bagi ternak yang terinfeksi PMK mencapai 97,9 persen,” terang Sekrtaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sujatmiko kemarin.

Baca Juga :  Korean Center Pertama di Jateng Resmi Berdiri

Persebaran PMK tersebut ada di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Kecuali Karimunjawa, Kalinyamatan, dan Jepara Kota.


Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta langsung membentuk Satgas PMK Kabupaten setelah ditetapkannnya Jepara sebagai Tanggap Darurat PMK. Edy Sudjatmiko bertugas sebagai ketuanya. Posko aduannya ada di Kantor DKPP Jepara. ”Saya minta Satgas bersama-sama masyarakat membantu menanggulangi virus PMK,” tegas Edy.

Terkait dana sebesar Rp 485 juta yang berasal dari anggaran BTT, penggunaannya untuk logistik pengobatan bagi ternak. Pasalnya, kebutuhan obat ternak yang terinfeksi diprediksi mencapai 2.000 dosis. Namun saat ini baru ada 200 dosis. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memutuskan menetapkan status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak sebagai Tanggap Darurat. Penyebab utamanya terus bertambahnya kasus baru ternak yang terinfeksi. Sementara, sejauh ini Pemkab Jepara terkendala dana untuk penanganan PMK. Sehingga, dengan status kedaruratan tersebut, saat ini penanganan PMK di Jepara bisa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga. Rencananya, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 485 juta.

Perlu diketahui, hingga Senin (18/7) lalu tercatat ada 1.398 kasus ternak yang terserang PMK. Yang diobati oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara ada 789 ekor. Yang telah sembuh ada 679 ekor. Sementara yang mati ada 21 ekor dan dipotong paksa 9 ekor. Saat ini masih menyisakan kasus aktif 689 ekor. ”Harapan sembuh bagi ternak yang terinfeksi PMK mencapai 97,9 persen,” terang Sekrtaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sujatmiko kemarin.

Baca Juga :  Flat Pulodarat Baru Terisi Satu Unit, 12 Calon Penghuni Mundur

Persebaran PMK tersebut ada di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Kecuali Karimunjawa, Kalinyamatan, dan Jepara Kota.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta langsung membentuk Satgas PMK Kabupaten setelah ditetapkannnya Jepara sebagai Tanggap Darurat PMK. Edy Sudjatmiko bertugas sebagai ketuanya. Posko aduannya ada di Kantor DKPP Jepara. ”Saya minta Satgas bersama-sama masyarakat membantu menanggulangi virus PMK,” tegas Edy.

Terkait dana sebesar Rp 485 juta yang berasal dari anggaran BTT, penggunaannya untuk logistik pengobatan bagi ternak. Pasalnya, kebutuhan obat ternak yang terinfeksi diprediksi mencapai 2.000 dosis. Namun saat ini baru ada 200 dosis. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru

/