alexametrics
25.6 C
Kudus
Saturday, May 28, 2022

Bertambah, 363 Rumah Tidak Layak Huni di Jepara Direnovasi Tahun Ini

JEPARA– Sebanyak 363 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Jepara tahun ini dijatah dapat bantuan renovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program Bantuan Keuangan (Bankeu) itu bertambah 103 unit jika dibandingkan tahun lalu. Saat itu ada 260 unit RTLH yang dapat bantuan renovasi.

Bankeu dialokasikan untuk Pemerintah Desa (Pemdes). Sehingga, aliran dana bantuan itu dari provinsi langsung disalurkan ke Pemdes untuk diserahkan ke pemilih RTLH di desa itu. Besaran bantuan yang diberikan masih sama. Yakni Rp 12 juta untuk masing-masing RTLH. Rp 10 juta untuk pembelian bahan bangunan. Dan Rp 2 juta untuk upah pekerja.

Bantuan tersebut hanya disalurkan berdasarkan tingkat sosial ekonomi desa. Yang mendapat hanya desa zona kemiskinannya merah atau kuning. Aliran dananya langsung masuk ke rekening desa. Sedangkan penggunaannya dimonitoring oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Jepara.

Baca Juga :  Pendaftaran Penghuni Flat Pulodarat Mulai Dibuka

“Prosesnya hampir sama. Saat ini masih verifikasi juga. Proses tersebut minta bantuan kabupaten,” terang Kepala Disperkim Jepara Hartaya melalui Kabid Kawasan Pemukiman Hanief Kurniawan.

Untuk mendapatkan bantuan renovasi tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya pemilik terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Rumahnya ada di lahan milik sendiri, tidak menumpang,” tandas Hanief.

Dengan adanya bantuan tersebut, tahun ini ada sekitar 1.433 RTLH di Jepara yang mendapat bantuan renovasi. 1.000 unit bersumber dari APBD Kabupaten Jepara, 70 unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 363 unit dari Bankeu Pemdes. (rom/war)

 






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA– Sebanyak 363 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Jepara tahun ini dijatah dapat bantuan renovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program Bantuan Keuangan (Bankeu) itu bertambah 103 unit jika dibandingkan tahun lalu. Saat itu ada 260 unit RTLH yang dapat bantuan renovasi.

Bankeu dialokasikan untuk Pemerintah Desa (Pemdes). Sehingga, aliran dana bantuan itu dari provinsi langsung disalurkan ke Pemdes untuk diserahkan ke pemilih RTLH di desa itu. Besaran bantuan yang diberikan masih sama. Yakni Rp 12 juta untuk masing-masing RTLH. Rp 10 juta untuk pembelian bahan bangunan. Dan Rp 2 juta untuk upah pekerja.

Bantuan tersebut hanya disalurkan berdasarkan tingkat sosial ekonomi desa. Yang mendapat hanya desa zona kemiskinannya merah atau kuning. Aliran dananya langsung masuk ke rekening desa. Sedangkan penggunaannya dimonitoring oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Jepara.

Baca Juga :  Belum Ada Juknis, Cagar Biosfer Karimunjawa Masih Jalan di Tempat

“Prosesnya hampir sama. Saat ini masih verifikasi juga. Proses tersebut minta bantuan kabupaten,” terang Kepala Disperkim Jepara Hartaya melalui Kabid Kawasan Pemukiman Hanief Kurniawan.

Untuk mendapatkan bantuan renovasi tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya pemilik terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Rumahnya ada di lahan milik sendiri, tidak menumpang,” tandas Hanief.

Dengan adanya bantuan tersebut, tahun ini ada sekitar 1.433 RTLH di Jepara yang mendapat bantuan renovasi. 1.000 unit bersumber dari APBD Kabupaten Jepara, 70 unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 363 unit dari Bankeu Pemdes. (rom/war)

 






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru

/