alexametrics
32 C
Kudus
Tuesday, August 2, 2022

Guz Haiz: Validasi Data Jadi Kunci Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara akan terus menggenjot penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Interaktif Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaringasmara) bersama Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif serta Kepala Bappeda Subiyanto di Radio Kartini, kemarin. Gus Haiz menyoroti validasi data agar dapat menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Menurut data statistik Kabupaten Jepara angka kemiskinan mengalami kenaikan. Pada 2020 sebanyak 90 ribu jiwa masuk kategori miskin meningkat menjadi 95 ribu jiwa di tahun 2021. Artinya ini ada kenaikan sebesar 0,27 persen. Pada 2020 pada angka 7,17 persen dan tahun lalu menjadi 7,44 persen.

Ketua DPRD Haizul Ma’arif mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jepara harus membuat progam-progam strategis yang menyasar langsung kepada warga yang benar-benar miskin. Seringkali ada kesenjangan bahwa progam ada tetapi tepat sasarannya yang belum bisa karena dari sebuah data.


“Oleh karena itu harus ada penyempurnaan data agar betul-betul progam untuk orang miskin tepat sasaran. Tujuannya agar angka kemiskinan di Jepara berkurang,” kata Haiz.

Di Jepara pengurangan angka pengangguran cukup banyak karena adanya dari pabrik padat karya dan lain sebagainya. Tetapi angka kemiskinan bertambah. Hal itu yang jadi catatan politisi Partai Persatuan Pembangunan itu. Apalagi pandemi sudah berangsur selesai. “Sehingga kita bisa menyusun progam-progam bersama bagaimana menekan angka kemiskinan di Jepara yang lebih baik,” tandasnya.

Baca Juga :  Fasilitas Docking Baru Rawan Diterjang Ombak saat Pembangunan

Haizul Ma’arif menambahkan, tentu dalam anggaran, dewan siap mengawal  bersama melalui kebijakan APBD sesuai dengan kewenangan legislatif. Fungsi DPRD menganggarkan, pengawasan, dan fungsi peraturan.

Sementara itu Kepala Bappeda Subiyanto menjelaskan, yang dimaksud kemiskinan ada standar statistiknya untuk warga Jepara yang penghasilnnya dibawah Rp 419 ribu per bulan itu bisa dimasukkan dalam kategori miskin. Terjadi kenaikan kemiskinan selama dua tahun ini karena adanya pandemi Covid-19. “Kita harapkan tahun 2022 Pemerintah Daerah bisa menekan angka kemiskinan,” kata Subiyanto.

Dia menambahkan, Pemerintah Daerah akan memperbaiki validitas keandalan data tentang kemiskinan, sehingga dalam menangani kemiskinan bisa lebih cepat lagi, karena tahun 2024 kita harus sudah bisa menyelesaikan kemiskinan ektrem dimana Kabupaten Jepara memang termasuk yang terkecil di Jawa Tengah yaitu hanya 0,5 persen untuk kemiskinan ektrem sekitar 7.000 orang untuk tahun 2020.

“Target pemerintah di tahun 2024 yaitu untuk menyelesaikan kemiskinan ektrem di Kabupaten Jepara,” pungkasnya. (nib/war)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara akan terus menggenjot penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Interaktif Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaringasmara) bersama Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif serta Kepala Bappeda Subiyanto di Radio Kartini, kemarin. Gus Haiz menyoroti validasi data agar dapat menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Menurut data statistik Kabupaten Jepara angka kemiskinan mengalami kenaikan. Pada 2020 sebanyak 90 ribu jiwa masuk kategori miskin meningkat menjadi 95 ribu jiwa di tahun 2021. Artinya ini ada kenaikan sebesar 0,27 persen. Pada 2020 pada angka 7,17 persen dan tahun lalu menjadi 7,44 persen.

Ketua DPRD Haizul Ma’arif mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jepara harus membuat progam-progam strategis yang menyasar langsung kepada warga yang benar-benar miskin. Seringkali ada kesenjangan bahwa progam ada tetapi tepat sasarannya yang belum bisa karena dari sebuah data.

“Oleh karena itu harus ada penyempurnaan data agar betul-betul progam untuk orang miskin tepat sasaran. Tujuannya agar angka kemiskinan di Jepara berkurang,” kata Haiz.

Di Jepara pengurangan angka pengangguran cukup banyak karena adanya dari pabrik padat karya dan lain sebagainya. Tetapi angka kemiskinan bertambah. Hal itu yang jadi catatan politisi Partai Persatuan Pembangunan itu. Apalagi pandemi sudah berangsur selesai. “Sehingga kita bisa menyusun progam-progam bersama bagaimana menekan angka kemiskinan di Jepara yang lebih baik,” tandasnya.

Baca Juga :  Hadapi Cuaca Ekstrem, BPBD Jepara Sediakan Layanan Lapor Bencana 24 Jam

Haizul Ma’arif menambahkan, tentu dalam anggaran, dewan siap mengawal  bersama melalui kebijakan APBD sesuai dengan kewenangan legislatif. Fungsi DPRD menganggarkan, pengawasan, dan fungsi peraturan.

Sementara itu Kepala Bappeda Subiyanto menjelaskan, yang dimaksud kemiskinan ada standar statistiknya untuk warga Jepara yang penghasilnnya dibawah Rp 419 ribu per bulan itu bisa dimasukkan dalam kategori miskin. Terjadi kenaikan kemiskinan selama dua tahun ini karena adanya pandemi Covid-19. “Kita harapkan tahun 2022 Pemerintah Daerah bisa menekan angka kemiskinan,” kata Subiyanto.

Dia menambahkan, Pemerintah Daerah akan memperbaiki validitas keandalan data tentang kemiskinan, sehingga dalam menangani kemiskinan bisa lebih cepat lagi, karena tahun 2024 kita harus sudah bisa menyelesaikan kemiskinan ektrem dimana Kabupaten Jepara memang termasuk yang terkecil di Jawa Tengah yaitu hanya 0,5 persen untuk kemiskinan ektrem sekitar 7.000 orang untuk tahun 2020.

“Target pemerintah di tahun 2024 yaitu untuk menyelesaikan kemiskinan ektrem di Kabupaten Jepara,” pungkasnya. (nib/war)


Most Read

Artikel Terbaru

/