alexametrics
28.4 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Gelar Paripurna KUA-PPAS, Pendapatan Jepara 2023 Diproyeksikan Rp 2,44 Triliun

JEPARA – Rapat paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 akhirnya terselenggara kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif bersama tiga wakilnya, Junarso, Pratikno, dan Nuruddin Amin. Sedangkan Penjabat (Pj) Bupati Jepara, diwakili Sekretaris Daerah, Edy Sujatmiko. Dalam penyampaian itu, didapati proyeksi pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp 2,44 triliun.

Sedangkan proyeksi belanja mencapai Rp2,61 triliun. Menurut Edy Sujatmiko, proyeksi pendapatan sebesar Rp2,44 triliun direncanakan diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 482 miliar, pendapatan transfer Rp 1,955 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,5 miliar.

Perbandingan proyeksi pendapatan dan belanja itu, menjadikan APBD 2023 mengalami proyeksi defisit hampir Rp 172,5 miliar. ”Defisit akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama,” terang Edy.

Baca Juga :  Gerebek Gudang Gas Ilegal di Jepara, Polisi Amankan Ratusan Tabung

Sementara itu, Ketua DPRD Haizul Ma’arif menegaskan pihaknya akan langsung membahas rancangan KUA PAS yang diajukan bupati. Sikap DPRD terhadap proyeksi yang diajukan Pj Bupati, akan diambil setelah pembahasan, lalu dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun 2023 antara eksekutif dan legislatif.

Karena pembahasan dilakukan bersama eksekutif, dia meminta eksekutif menyesuaikan. ”Eksekutif agar dapat menyesuaikan jadwal waktu yang ditentukan,” kata Gus Haiz sapaan akrab Haizul Ma`arif.

Batas waktu penetapan KUA PPAS terjadi pada pekan kedua bulan ini. Tepatnya 13 Agustus. Bila melebihi batas yang ditentukan, akan berimplikasi pada indikator-indikator penilaian tentang perolehan Dana Intensif Daerah (DID). Oleh sebab itu, setelah disampaikan dalam paripurna, pembahasan KUA PPAS APBD 2023 akan dikebut dan ditetapkan sebelum 13 Agustus. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA – Rapat paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 akhirnya terselenggara kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif bersama tiga wakilnya, Junarso, Pratikno, dan Nuruddin Amin. Sedangkan Penjabat (Pj) Bupati Jepara, diwakili Sekretaris Daerah, Edy Sujatmiko. Dalam penyampaian itu, didapati proyeksi pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp 2,44 triliun.

Sedangkan proyeksi belanja mencapai Rp2,61 triliun. Menurut Edy Sujatmiko, proyeksi pendapatan sebesar Rp2,44 triliun direncanakan diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 482 miliar, pendapatan transfer Rp 1,955 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,5 miliar.

Perbandingan proyeksi pendapatan dan belanja itu, menjadikan APBD 2023 mengalami proyeksi defisit hampir Rp 172,5 miliar. ”Defisit akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama,” terang Edy.

Baca Juga :  Proyek Infrastuktur di Jepara Berpacu dengan Cuaca

Sementara itu, Ketua DPRD Haizul Ma’arif menegaskan pihaknya akan langsung membahas rancangan KUA PAS yang diajukan bupati. Sikap DPRD terhadap proyeksi yang diajukan Pj Bupati, akan diambil setelah pembahasan, lalu dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun 2023 antara eksekutif dan legislatif.

Karena pembahasan dilakukan bersama eksekutif, dia meminta eksekutif menyesuaikan. ”Eksekutif agar dapat menyesuaikan jadwal waktu yang ditentukan,” kata Gus Haiz sapaan akrab Haizul Ma`arif.

Batas waktu penetapan KUA PPAS terjadi pada pekan kedua bulan ini. Tepatnya 13 Agustus. Bila melebihi batas yang ditentukan, akan berimplikasi pada indikator-indikator penilaian tentang perolehan Dana Intensif Daerah (DID). Oleh sebab itu, setelah disampaikan dalam paripurna, pembahasan KUA PPAS APBD 2023 akan dikebut dan ditetapkan sebelum 13 Agustus. (rom/war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru