alexametrics
30 C
Kudus
Tuesday, May 24, 2022

Buntut Kisruh Pemecatan Sekda, KASN Berusaha Mediasi Bupati Dan Edy

JEPARA – Kabar pembebasan tugas sementara Edy Sujatmiko dari jabatan sekretaris daerah Jepara sudah sampai ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sampai saat ini KASN masih dalam tahap mediasi antara Bupati Jepara Dian Kristiandi dan Edy Sujatmiko. Usaha ini dilakukan sejak sebelum turun surat pembebasan tugas itu.

Hal itu disampaikan Ketua KASN Agus Pramusinto saat dihubungi wartawan koran ini kemarin. Agus mengaku sudah mendengar adanya pembebasan tugas sementara Edy Sujatmiko dari jabatan sekretaris daerah Jepara. ”Kalau itu kami lagi ngecek kebenarannya,” katanya.

Terkait laporan yang dimasukkan Bupati Jepara, ia juga tak menampik. Bahkan pihaknya mengungkapkan masih dalam tahap mediasi. ”Iya ini masih mediasi,” jelasnya singkat.


Diberitakan sebelumnya Bupati Jepara Dian Kristiandi meneken surat keputusan tentang pembebasan sementara atas nama saudara Edy Sujatmiko. Diputuskan yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan sekretaris daerah Jepara. Terhitung sejak 9 Agustus sampai ditetapkan hukuman disiplin. Karena diduga melakukan indisipliner tingkat berat.

Sementara itu, Edy Sujatmiko usai dibebaskan dari tugasnya sebagai sekretaris daerah Jepara masih belum mengetahui pelanggaran apa yang disangkakan kepadanya. Meski demikian ia masih akan menjalankan kewajibannya ngantor tanpa tugas.

Ia masih menunggu pemanggilan tim pemeriksa yang menangani dugaan pelanggaran berat yang ditujukan kepadanya. Belum diperiksa, namun sudah dibebastugaskan. Hal itu yang membuat dirinya bingung.

”Masih dugaan ya. Kenapa dibebastugaskan. Tapi karena sudah ada surat dari pimpinan ya manut saja,” imbuhnya.

Edy mengaku beberapa kali ke KASN. Bukan untuk mengurus masalah pejabat di lingkungan setda Jepara. Melainkan menjalani klarifikasi atas laporan yang ditujukan kepada dirinya.

Baca Juga :  Lestarikan Kebudayaan, Bupati Jepara Beri Pakaian Adat Penjaga SD

”Pernah soal pelanggaran disiplin. Tapi kan saya sudah menjalankan tugas sebagaimana tupoksi saya. Jam kerja ya masuk terus,” imbuhnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53/2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil, pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Sementara jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, danpemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pada pasal 10 ayat (9) huruf c disebutkan bahwa pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja.

Sebagai pengganti sementara, Asisten I Setda Jepara Dwi Riyanto ditunjuk menjadi pelaksana harian (Plh). Dwi bahkan sudah mulai menjalankan tugasnya. Ia menandatangani Surat Edaran tentang Perpanjangan Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) per tanggal 10 Agustus 2021.

”Iya sudah mulai Plh. Yang penting sesuai denga tugas pokok dan fungsinya. Dan melaksanakan fungsi manajemen yang baik,” kata Diw Riyanto.






Reporter: Muhammad Khoirul Anwar

JEPARA – Kabar pembebasan tugas sementara Edy Sujatmiko dari jabatan sekretaris daerah Jepara sudah sampai ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sampai saat ini KASN masih dalam tahap mediasi antara Bupati Jepara Dian Kristiandi dan Edy Sujatmiko. Usaha ini dilakukan sejak sebelum turun surat pembebasan tugas itu.

Hal itu disampaikan Ketua KASN Agus Pramusinto saat dihubungi wartawan koran ini kemarin. Agus mengaku sudah mendengar adanya pembebasan tugas sementara Edy Sujatmiko dari jabatan sekretaris daerah Jepara. ”Kalau itu kami lagi ngecek kebenarannya,” katanya.

Terkait laporan yang dimasukkan Bupati Jepara, ia juga tak menampik. Bahkan pihaknya mengungkapkan masih dalam tahap mediasi. ”Iya ini masih mediasi,” jelasnya singkat.

Diberitakan sebelumnya Bupati Jepara Dian Kristiandi meneken surat keputusan tentang pembebasan sementara atas nama saudara Edy Sujatmiko. Diputuskan yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan sekretaris daerah Jepara. Terhitung sejak 9 Agustus sampai ditetapkan hukuman disiplin. Karena diduga melakukan indisipliner tingkat berat.

Sementara itu, Edy Sujatmiko usai dibebaskan dari tugasnya sebagai sekretaris daerah Jepara masih belum mengetahui pelanggaran apa yang disangkakan kepadanya. Meski demikian ia masih akan menjalankan kewajibannya ngantor tanpa tugas.

Ia masih menunggu pemanggilan tim pemeriksa yang menangani dugaan pelanggaran berat yang ditujukan kepadanya. Belum diperiksa, namun sudah dibebastugaskan. Hal itu yang membuat dirinya bingung.

”Masih dugaan ya. Kenapa dibebastugaskan. Tapi karena sudah ada surat dari pimpinan ya manut saja,” imbuhnya.

Edy mengaku beberapa kali ke KASN. Bukan untuk mengurus masalah pejabat di lingkungan setda Jepara. Melainkan menjalani klarifikasi atas laporan yang ditujukan kepada dirinya.

Baca Juga :  Mantan Kades Mindahan Ditangkap di Situbondo

”Pernah soal pelanggaran disiplin. Tapi kan saya sudah menjalankan tugas sebagaimana tupoksi saya. Jam kerja ya masuk terus,” imbuhnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53/2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil, pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Sementara jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, danpemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pada pasal 10 ayat (9) huruf c disebutkan bahwa pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja.

Sebagai pengganti sementara, Asisten I Setda Jepara Dwi Riyanto ditunjuk menjadi pelaksana harian (Plh). Dwi bahkan sudah mulai menjalankan tugasnya. Ia menandatangani Surat Edaran tentang Perpanjangan Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) per tanggal 10 Agustus 2021.

”Iya sudah mulai Plh. Yang penting sesuai denga tugas pokok dan fungsinya. Dan melaksanakan fungsi manajemen yang baik,” kata Diw Riyanto.






Reporter: Muhammad Khoirul Anwar

Most Read

Artikel Terbaru

/