alexametrics
28.3 C
Kudus
Wednesday, June 29, 2022

DPRD Jepara Bentuk Pansus Bahas Ranperda Inisiatif

JEPARA – Tahun ini ada tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten yang bakal dibahas. Meliputi Ranperda tentang Pesantren, Ranperda tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Untuk itu, kemarin (9/2) dalam rapat paripurna DPRD disepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas ranperda tersebut.

DPRD menyepakati pansus I yang akan membahas Ranperda tentang Pesantren diketuai Muhammad Ibnu Hajar. Pansus II yang akan membahas Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diketuai Ahmad Harmoko. Sedangkan Pansus III dengan Ketua Padmono Wisnugroho, akan membahas Ranperda tentang Penyelnggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketua DPRD Haizul Ma’arif, memimpin rapat paripurna tersebut. Didampingi pula ketiga wakilnya di DPRD. Yakni Junarso, Pratikno, dan K.H. Nuruddin Amin.


Sebelum pembentukan pansus, dilakukan penyampaian ranperda oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Muhammad Ibnu Hajar. Dia memberi penjelasan singkat terkait pertimbangan perlunya pembentukan ketiga ranperda tersebut.

Baca Juga :  Pembangunan Terminal Bandara Dewadaru Karimunjawa Libatkan Warga Kemujan

Salah satunya terkait Ranperda tentang Pesantren. Dia mengatakan Kabupaten Jepara memiliki ratusan pondok pesantren. Lembaga tersebut menurutnya berkontribusi dalam berbagai bidang. Di antaranya bidang sosial kemasyarakatan. “Lahirnya Undang-Undang tentang Pesantren disambut gembira oleh kalangan santri. Kabupaten Jepara memerlukan Perda Pesantren untuk mengatur dan memberi pengakuan atas kontribusi nyata pesantren dalam pembangunan darah,” papar Ibnu Hajar.

Selain membentuk tiga pansus tersebut, DPRD Kabupaten Jepara juga membentuk Pansus IV. Ketuanya Ahmad Sholikhin. Pembentukan pansus IV tersebut untuk membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, Tata Beracara, dan Tata Tertib DPRD. Ketua DPRD Haizul Ma’arif mengatakan aturan internal DPRD tersebut perlu diubah. “Sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian,” ungkapnya. (war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

JEPARA – Tahun ini ada tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten yang bakal dibahas. Meliputi Ranperda tentang Pesantren, Ranperda tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Untuk itu, kemarin (9/2) dalam rapat paripurna DPRD disepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas ranperda tersebut.

DPRD menyepakati pansus I yang akan membahas Ranperda tentang Pesantren diketuai Muhammad Ibnu Hajar. Pansus II yang akan membahas Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diketuai Ahmad Harmoko. Sedangkan Pansus III dengan Ketua Padmono Wisnugroho, akan membahas Ranperda tentang Penyelnggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketua DPRD Haizul Ma’arif, memimpin rapat paripurna tersebut. Didampingi pula ketiga wakilnya di DPRD. Yakni Junarso, Pratikno, dan K.H. Nuruddin Amin.

Sebelum pembentukan pansus, dilakukan penyampaian ranperda oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Muhammad Ibnu Hajar. Dia memberi penjelasan singkat terkait pertimbangan perlunya pembentukan ketiga ranperda tersebut.

Baca Juga :  Ngeri, Bocah Tiga Tahun Tewas Terlindas Truk Tronton di Jepara

Salah satunya terkait Ranperda tentang Pesantren. Dia mengatakan Kabupaten Jepara memiliki ratusan pondok pesantren. Lembaga tersebut menurutnya berkontribusi dalam berbagai bidang. Di antaranya bidang sosial kemasyarakatan. “Lahirnya Undang-Undang tentang Pesantren disambut gembira oleh kalangan santri. Kabupaten Jepara memerlukan Perda Pesantren untuk mengatur dan memberi pengakuan atas kontribusi nyata pesantren dalam pembangunan darah,” papar Ibnu Hajar.

Selain membentuk tiga pansus tersebut, DPRD Kabupaten Jepara juga membentuk Pansus IV. Ketuanya Ahmad Sholikhin. Pembentukan pansus IV tersebut untuk membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, Tata Beracara, dan Tata Tertib DPRD. Ketua DPRD Haizul Ma’arif mengatakan aturan internal DPRD tersebut perlu diubah. “Sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian,” ungkapnya. (war)






Reporter: Moh. Nur Syahri Muharrom

Most Read

Artikel Terbaru

/