alexametrics
28.4 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Pengusaha Tambak Menang Perkara, Pemkab Jepara Ajukan PK di Mahkamah Agung

KARIMUNJAWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menantikan hasil peninjauan kembali (PK) kaitannya dengan tambak Karimunjawa di Mahkamah Agung. Sebelumnya, PK diajukan karena pemkab sempat kalah banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jepara Wafa Evi Syahiroh mengatakan pihaknya masih menunggu hasil peninjauan kembali. Sebab hingga saat ini masih berlanjut prosesnya.

Kembali pada saat sekitar 24 Februari 2022 Abdullah Munif, Sub Koordinator Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengatakan Pemkab memutuskan untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung terkait dengan persoalan tambak di Karimunjawa. Ia menjelaskan sempat ada keteledoran dari pemkab sehingga baru diketahui pengusaha tambak sudah mengajukan banding di PTUN Surabaya.

Baca Juga :  Miris! Korban Tewas usai Pesta Miras di Jepara Jadi 9 Orang

Pada tahap peninjauan kembali, pihaknya mengajukan posisi Sekda sebagai yang berwenang mengeluarkan izin tata ruang. Ia khawatir, bila disebutkan sekda tidak memiliki kewenangan. Karena bisa menjadi persoalan. Seperti izin-izin yang telah dikeluarkan. Akan bernilai cacat hukum.

“Posisi Sekda dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) ini berperan penting, bagaimana bisa dianggap tidak berwenang, padahal selama ini kerap mengeluarkan izin tata ruang dan lain-lain,” kata Munif.

Selama proses pengadilan, pihaknya juga menyoroti dampak lingkungan yang dihasilkan oleh tambak setempat. Pihaknya bekerja sama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. “Dari hasil laborat BBPBAP menyatakan bahwa air disekitar sana sudah tercemar,” imbunya. (nib/war)

KARIMUNJAWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menantikan hasil peninjauan kembali (PK) kaitannya dengan tambak Karimunjawa di Mahkamah Agung. Sebelumnya, PK diajukan karena pemkab sempat kalah banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jepara Wafa Evi Syahiroh mengatakan pihaknya masih menunggu hasil peninjauan kembali. Sebab hingga saat ini masih berlanjut prosesnya.

Kembali pada saat sekitar 24 Februari 2022 Abdullah Munif, Sub Koordinator Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengatakan Pemkab memutuskan untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung terkait dengan persoalan tambak di Karimunjawa. Ia menjelaskan sempat ada keteledoran dari pemkab sehingga baru diketahui pengusaha tambak sudah mengajukan banding di PTUN Surabaya.

Baca Juga :  KKN UPGRIS Desa Telukawur Latih Ibu-Ibu Bikin Hand Sanitizer

Pada tahap peninjauan kembali, pihaknya mengajukan posisi Sekda sebagai yang berwenang mengeluarkan izin tata ruang. Ia khawatir, bila disebutkan sekda tidak memiliki kewenangan. Karena bisa menjadi persoalan. Seperti izin-izin yang telah dikeluarkan. Akan bernilai cacat hukum.

“Posisi Sekda dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) ini berperan penting, bagaimana bisa dianggap tidak berwenang, padahal selama ini kerap mengeluarkan izin tata ruang dan lain-lain,” kata Munif.

Selama proses pengadilan, pihaknya juga menyoroti dampak lingkungan yang dihasilkan oleh tambak setempat. Pihaknya bekerja sama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. “Dari hasil laborat BBPBAP menyatakan bahwa air disekitar sana sudah tercemar,” imbunya. (nib/war)


Most Read

Artikel Terbaru