alexametrics
25.6 C
Kudus
Wednesday, July 27, 2022

Asosiasi BUMDes Kabupaten Jepara Siap Dilantik

JEPARA – Asosiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Jepara (ABKJ) siap dilantik bulan ini. Meski begitu, baru ada empat asosiasi di tingkat kecamatan. Yakni Pakis Aji, Bangsri, Batealit, dan Mayong.

Sekretaris ABKJ, Dhasi Nur menjelaskan terkait pelantikan, pihaknya masih menunggu kabar dari kabupaten. Rencananya bila tidak ada halangan akan dilakukan pertengahan Februari. Berlokasi di Pendapa Kabupaten Jepara.

Meski belum dilantik, pihaknya mengaku ABKJ sendiri sudah berstatus resmi. Sebab, telah memiliki payung hukum. Yakni Peraturan Presiden (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.


Pihaknya mengaku, kendala saat ini adalah karena asosiasi ini berjalan baru. Sehingga, untuk menggelar kegiatan dan mengatasi permasalahan BUMDes, pihaknya belum bisa maksimal. Meski begitu, ABKJ sendiri pernah berperan dalam pengadaan sembako di desa. “Itu ABKJ yang back up,” jelas Dhasi.

Baca Juga :  Adu Banteng Bus vs Motor di Jepara, Satu Orang Tewas di Tempat

ABKJ berisi perwakilan BUMDes dari desa yang tersebar di kecamatan. Asosiasi di tingkat kecamatan, akan berfokus di lapangan. Yang belum terbentuk, menyusul secara bertahap.

Sementara itu, Dwi Wahyono, Ketua ABKJ terpilih mengatakan dengan adanya ABKJ desa tidak memiliki alasan untuk tidak percaya kepada BUMDes dan ABKJ. Sebab, payung hukum sudah ada. Pengesahan dari kabupaten sudah ada. Ia mengaku, pihaknya masih sering menemui kendala di lapangan. Seperti pemerintah desa yang tidak sepenuhnya support. (nib/war)

 

JEPARA – Asosiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Jepara (ABKJ) siap dilantik bulan ini. Meski begitu, baru ada empat asosiasi di tingkat kecamatan. Yakni Pakis Aji, Bangsri, Batealit, dan Mayong.

Sekretaris ABKJ, Dhasi Nur menjelaskan terkait pelantikan, pihaknya masih menunggu kabar dari kabupaten. Rencananya bila tidak ada halangan akan dilakukan pertengahan Februari. Berlokasi di Pendapa Kabupaten Jepara.

Meski belum dilantik, pihaknya mengaku ABKJ sendiri sudah berstatus resmi. Sebab, telah memiliki payung hukum. Yakni Peraturan Presiden (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pihaknya mengaku, kendala saat ini adalah karena asosiasi ini berjalan baru. Sehingga, untuk menggelar kegiatan dan mengatasi permasalahan BUMDes, pihaknya belum bisa maksimal. Meski begitu, ABKJ sendiri pernah berperan dalam pengadaan sembako di desa. “Itu ABKJ yang back up,” jelas Dhasi.

Baca Juga :  Transisi Energi Bersama Rakyat, Kunjungi PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B

ABKJ berisi perwakilan BUMDes dari desa yang tersebar di kecamatan. Asosiasi di tingkat kecamatan, akan berfokus di lapangan. Yang belum terbentuk, menyusul secara bertahap.

Sementara itu, Dwi Wahyono, Ketua ABKJ terpilih mengatakan dengan adanya ABKJ desa tidak memiliki alasan untuk tidak percaya kepada BUMDes dan ABKJ. Sebab, payung hukum sudah ada. Pengesahan dari kabupaten sudah ada. Ia mengaku, pihaknya masih sering menemui kendala di lapangan. Seperti pemerintah desa yang tidak sepenuhnya support. (nib/war)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/