alexametrics
32.3 C
Kudus
Tuesday, May 24, 2022

Belum Diundangkan, Perubahan APBD Jepara 2021 Tunggu Evaluasi Gubernur

JEPARA – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2021 hingga kemarin belum diundangkan. Pasalnya masih menunggu proses evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara Ronji menerangkan pihakny masih menunggu hasil evaluasi. Paling lama 15 hari setelah persetujuan antara eksekutif dan legislatif. “Mudah-mudahan berjalan lancar sehingga segera diundangkan menjadi peraturan daerah,”ujarnya.

Ia menambahkan rancangan perda yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara dan penjabaran rancangan peraturan bupati tentang perubahan APBD 2021 sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur Jateng untuk dievaluasi. Evaluasi diperlukan agar ada keserasian kebijakan daerah dengan nasional. Antara kepentingan publik serta aparatur dan tidak adanya pertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan perundangan yang berlaku.

Baca Juga :  Ratu Kalinyamat Diusulkan ke Presiden Jadi Pahlawan Nasional

Diketahui, Perubahan APBD 2021 telah disetujui bersama pada rapat paripurna penyampaian Ranperda Perubahana APBD 2021 di ruang rapat paripurna (27/9) lalu. Struktur Perubahan APBD 2021 yakni pendapatan Rp 2,322 triliun. Sedangkan belanja Rp 2,52 triliun.

Rencana itu menjadikan perubahan APBD 2021 mengalami defisit sebesar Rp 197,899 miliar. Defisit akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah, karena penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp 209,475 miliar, hanya akan dikeluarkan Rp 11,576 miliar.






Reporter: Muhammad Khoirul Anwar

JEPARA – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2021 hingga kemarin belum diundangkan. Pasalnya masih menunggu proses evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara Ronji menerangkan pihakny masih menunggu hasil evaluasi. Paling lama 15 hari setelah persetujuan antara eksekutif dan legislatif. “Mudah-mudahan berjalan lancar sehingga segera diundangkan menjadi peraturan daerah,”ujarnya.

Ia menambahkan rancangan perda yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara dan penjabaran rancangan peraturan bupati tentang perubahan APBD 2021 sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur Jateng untuk dievaluasi. Evaluasi diperlukan agar ada keserasian kebijakan daerah dengan nasional. Antara kepentingan publik serta aparatur dan tidak adanya pertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan perundangan yang berlaku.

Baca Juga :  Unisnu Jepara Adakan Program Pengabdian E -SCM bagi UMKM

Diketahui, Perubahan APBD 2021 telah disetujui bersama pada rapat paripurna penyampaian Ranperda Perubahana APBD 2021 di ruang rapat paripurna (27/9) lalu. Struktur Perubahan APBD 2021 yakni pendapatan Rp 2,322 triliun. Sedangkan belanja Rp 2,52 triliun.

Rencana itu menjadikan perubahan APBD 2021 mengalami defisit sebesar Rp 197,899 miliar. Defisit akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah, karena penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp 209,475 miliar, hanya akan dikeluarkan Rp 11,576 miliar.






Reporter: Muhammad Khoirul Anwar

Most Read

Artikel Terbaru

/