alexametrics
23.5 C
Kudus
Thursday, July 7, 2022

Damkar Sebut Perusahaan di Jepara Tak Siap Hadapi Kebakaran

JEPARA – Pemadam Kebakaran (Damkar) Jepara menganggap sumber daya manusia (SDM) sebagian perusahaan di Jepara belum siap menghadapi kejadian kebakaran. Meski sudah menyediakan pos pencegahan dan penanganan kebakaran, namun personel perusahaan belum memiliki standar penanganan kebakaran.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Satpol PP dan Damkar Jepara Nadjamudin Eka mengungkapkan, selama ini, perusahaan yang sering dilanda kebakaran didominasi perusahaan mebel. Pihaknya mengajak perusahaan meningkatkan kualitas SDM yang menangani pos kebakaran. “Selama ini perusahaan sudah kooperatif dengan menyediakan pos untuk mencegah ketika kebakaran terjadi. Sudah layak juga, tapi untuk SDM di perusahaan itu yang masih perlu pendalaman dan pelatihan,” terangnya.

Damkar Jepara mengusulkan aturan baru untuk mengakomodasi permasalahan tersebut. Rencananya dibahas tahun depan. Aturan ini di antaranya berisikan kerja sama dengan perusahaan terkait standar minimal pelayanan dan kewajiban masyarakat atau perusahaan untuk kooperatif ketika terjadi kebakaran.


Pengusulan aturan baru ini dilatarbelakangi oleh aturan lama yang tidak relevan. Pihaknya menilai aturan lama belum mencakup standar pelayanan maksimal juga peran serta masyarakat. Padahal, menurutnya dalam hal pencegahan dan ketika terjadi kebakaran ini penting.

Baca Juga :  Heboh Gedung BPBD Grobogan Kebakaran, Ternyata Begini Faktanya

“Aturan ini harapannya bisa mencegah lebih maksimal. Artinya akan terdata, tercatat, lebih terorganisir,” imbuhnya.

Tak hanya peningkatan kualitas pelayanan, ia mengatakan dalam aturan dibahas responsive time ketika laporan masuk. “Jadi kalau sebelumnya 15 menit dari laporan masuk harus sudah di lokasi, kami ajukan jadi setiap kurang dari 15 menit. Tapi ini juga melihat jarak lokasi juga sehingga nanti ada perhitungannya sekian kilometer,” imbuhnya.

Ia juga menekankan peran masyarakat ketika terjadi kebakaran menjadi penting. “Kita usulkan masyarakat wajib bekerja sama ketika kejadian terjadi, atau nanti ada sanksi. Pernah suatu kali kita menangani kebakaran, tapi akses jalan kesana justru ditutup, kita tidak boleh masuk,” jelasnya.

Selain itu ia berharap dalam pembahasan nanti, usulan Damkar Jepara terkait pengadaan pos damkar akan diakomodasi. “Tentu kita harapkan ada pos damkar di beberapa titik, karena akan lebih mudah,” ungkapnya. (nib/war)

 

JEPARA – Pemadam Kebakaran (Damkar) Jepara menganggap sumber daya manusia (SDM) sebagian perusahaan di Jepara belum siap menghadapi kejadian kebakaran. Meski sudah menyediakan pos pencegahan dan penanganan kebakaran, namun personel perusahaan belum memiliki standar penanganan kebakaran.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Satpol PP dan Damkar Jepara Nadjamudin Eka mengungkapkan, selama ini, perusahaan yang sering dilanda kebakaran didominasi perusahaan mebel. Pihaknya mengajak perusahaan meningkatkan kualitas SDM yang menangani pos kebakaran. “Selama ini perusahaan sudah kooperatif dengan menyediakan pos untuk mencegah ketika kebakaran terjadi. Sudah layak juga, tapi untuk SDM di perusahaan itu yang masih perlu pendalaman dan pelatihan,” terangnya.

Damkar Jepara mengusulkan aturan baru untuk mengakomodasi permasalahan tersebut. Rencananya dibahas tahun depan. Aturan ini di antaranya berisikan kerja sama dengan perusahaan terkait standar minimal pelayanan dan kewajiban masyarakat atau perusahaan untuk kooperatif ketika terjadi kebakaran.

Pengusulan aturan baru ini dilatarbelakangi oleh aturan lama yang tidak relevan. Pihaknya menilai aturan lama belum mencakup standar pelayanan maksimal juga peran serta masyarakat. Padahal, menurutnya dalam hal pencegahan dan ketika terjadi kebakaran ini penting.

Baca Juga :  Berhasil ”Hidupkan” Lagi Karimunjawa, Bupati Jepara Diganjar Penghargaan

“Aturan ini harapannya bisa mencegah lebih maksimal. Artinya akan terdata, tercatat, lebih terorganisir,” imbuhnya.

Tak hanya peningkatan kualitas pelayanan, ia mengatakan dalam aturan dibahas responsive time ketika laporan masuk. “Jadi kalau sebelumnya 15 menit dari laporan masuk harus sudah di lokasi, kami ajukan jadi setiap kurang dari 15 menit. Tapi ini juga melihat jarak lokasi juga sehingga nanti ada perhitungannya sekian kilometer,” imbuhnya.

Ia juga menekankan peran masyarakat ketika terjadi kebakaran menjadi penting. “Kita usulkan masyarakat wajib bekerja sama ketika kejadian terjadi, atau nanti ada sanksi. Pernah suatu kali kita menangani kebakaran, tapi akses jalan kesana justru ditutup, kita tidak boleh masuk,” jelasnya.

Selain itu ia berharap dalam pembahasan nanti, usulan Damkar Jepara terkait pengadaan pos damkar akan diakomodasi. “Tentu kita harapkan ada pos damkar di beberapa titik, karena akan lebih mudah,” ungkapnya. (nib/war)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/