alexametrics
25.9 C
Kudus
Wednesday, May 25, 2022

Naik Sebesar Rp 22 Ribu, UMK di Solo Dinilai Belum Layak

SOLO – Besaran upah minimum kota (UMK) Solo 2022 bakal digedok hari ini (30/11). Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Surakarta Senin lalu (22/11), disepakati ada kenaikan sebesar Rp 22 ribu atau senilai Rp 2.035.720.

Kenaikan itu diklaim tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Solo dan sekitarnya. Namun nominal itu dinilai masih tetap kurang layak sebagai nominal upah di Kota Bengawan.

“Kalau kita lihat di tempat lain, seperti di Klaten hanya naik Rp 4 ribu. Kemudian di Boyolali Rp 10 ribu. Daerah lain saya kira juga sama. Tapi kalau dihitung konsumsi per kapita, masih tetap kurang. Sebab 80 persen pendapatan orang Solo dipakai untuk kebutuhan konsumsi,” beber Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Solo Wahyu Rahadi, kemarin.


Wahyu menegaskan, nominal UMK masih belum bisa dikatakan layak. Batas atas UMK Solo sebesar Rp 3,5 juta, sementara batas bawahnya 1,7 juta. Jika ditarik angka tengahnya Rp 2,6 juta. Namun problemnya, buruh hanya sendirian memperjuangkan angka ini.

“Karena buruh masih dilihat sebagai bagian dari proses produksi. Tetap harus diefisienkan kalau ingin perusahaan survive,” sambungnya.

Secara pribadi, Wahyu mengaku kecewa dengan hasil rapat dewan pengupahan. Sejatinya, Wahyu telah menyiapkan argumen untuk menolak penyesuaian UMK Solo dengan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sekaligus akan memunculkan angka Rp 2,2 juta sebagai rekomendasi nominal UMK terbaik. Namun lantaran Wahyu tidak terlibat langsung dalam rapat tersebut, argumen dan rekomendasi dimentahkan.

“Saya tidak ikut rapat di dewan pengupahan. Saya ada wakil yang ikut dalam rapat itu. Sudah disiapkan argumen dan sebagainya. Tapi memang keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang pengupahan. Sebenarnya perintah saya jelas. Tolak penyesuaian itu. Dengan argumen yang selalu saya sampaikan bahwa biaya konsumsi rata-rata per kapita di Kota Solo sebesar Rp 1,6 juta,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kecewa Kenaikan Upah Rp 15 Ribu, Buruh di Pati Audiensi ke DPRD

Wahyu masih wait and see soal hasil keputusan UMK yang rencananya digedok hari ini. Pihaknya akan mencoba berdiskusi kembali setelah keputusan itu keluar. Sebab, Wahyu melihat ada yurisprudensi di Jogja berani menaikkan UMK sebesar 4,7 persen, Karawang juga menaikkan 5 persen. Maka di Jawa Tengah, lanjut Wahyu, menunggu kebijakan gubernur seperti apa.

“Karena kemarin teman-teman buruh di Semarang sudah gelar aksi. Nanti kami akan lihat hasilnya. Kami akan undang seluruh stakeholder SPSI yang terdiri dari beberapa serikat itu. Kami akan ambil sikap bagaimana,” imbuhnya.

Wahyu menambahkan, proses penentuan UMK kali ini menjadi menarik. Lantaran upah buruh tidak lagi ditentukan dari proses negosiasi di dewan pengupahan. Namun sebenarnya sudah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Lihat saja besok (hari ini). Bagaimana perkembangan dari usulan-usulan yang sudah disampaikan, apakah benar akan naik 1,09 persen? Kita tunggu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo Wahyu Haryanto mengatakan, dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Surakarta, anggota dari unsur Apindo menyampaikan, usulan dalam penyesuaian UMK Surakarta sepakat dengan menggunakan formula PP 36/2021. Dengan hasil perhitungan upah menggunakan variabel inflasi sebesar 1,28 persen. Dengan hasil perhitungan UMK Surakarta sebesar Rp 2.035.720 untuk UMK 2022.

“Ini mempertimbangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Solo naik 7,92 persen dan rendahnya pertumbuhan ekonomi 0,97 persen pada 2020,” ujarnya. (aya/bun/dam/khim)

SOLO – Besaran upah minimum kota (UMK) Solo 2022 bakal digedok hari ini (30/11). Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Surakarta Senin lalu (22/11), disepakati ada kenaikan sebesar Rp 22 ribu atau senilai Rp 2.035.720.

Kenaikan itu diklaim tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Solo dan sekitarnya. Namun nominal itu dinilai masih tetap kurang layak sebagai nominal upah di Kota Bengawan.

“Kalau kita lihat di tempat lain, seperti di Klaten hanya naik Rp 4 ribu. Kemudian di Boyolali Rp 10 ribu. Daerah lain saya kira juga sama. Tapi kalau dihitung konsumsi per kapita, masih tetap kurang. Sebab 80 persen pendapatan orang Solo dipakai untuk kebutuhan konsumsi,” beber Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Solo Wahyu Rahadi, kemarin.

Wahyu menegaskan, nominal UMK masih belum bisa dikatakan layak. Batas atas UMK Solo sebesar Rp 3,5 juta, sementara batas bawahnya 1,7 juta. Jika ditarik angka tengahnya Rp 2,6 juta. Namun problemnya, buruh hanya sendirian memperjuangkan angka ini.

“Karena buruh masih dilihat sebagai bagian dari proses produksi. Tetap harus diefisienkan kalau ingin perusahaan survive,” sambungnya.

Secara pribadi, Wahyu mengaku kecewa dengan hasil rapat dewan pengupahan. Sejatinya, Wahyu telah menyiapkan argumen untuk menolak penyesuaian UMK Solo dengan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sekaligus akan memunculkan angka Rp 2,2 juta sebagai rekomendasi nominal UMK terbaik. Namun lantaran Wahyu tidak terlibat langsung dalam rapat tersebut, argumen dan rekomendasi dimentahkan.

“Saya tidak ikut rapat di dewan pengupahan. Saya ada wakil yang ikut dalam rapat itu. Sudah disiapkan argumen dan sebagainya. Tapi memang keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang pengupahan. Sebenarnya perintah saya jelas. Tolak penyesuaian itu. Dengan argumen yang selalu saya sampaikan bahwa biaya konsumsi rata-rata per kapita di Kota Solo sebesar Rp 1,6 juta,” ungkapnya.

Baca Juga :  Upah Minimum Kabupaten Kota se-Jateng Ditetapkan, Ini Daftar Lengkapnya

Wahyu masih wait and see soal hasil keputusan UMK yang rencananya digedok hari ini. Pihaknya akan mencoba berdiskusi kembali setelah keputusan itu keluar. Sebab, Wahyu melihat ada yurisprudensi di Jogja berani menaikkan UMK sebesar 4,7 persen, Karawang juga menaikkan 5 persen. Maka di Jawa Tengah, lanjut Wahyu, menunggu kebijakan gubernur seperti apa.

“Karena kemarin teman-teman buruh di Semarang sudah gelar aksi. Nanti kami akan lihat hasilnya. Kami akan undang seluruh stakeholder SPSI yang terdiri dari beberapa serikat itu. Kami akan ambil sikap bagaimana,” imbuhnya.

Wahyu menambahkan, proses penentuan UMK kali ini menjadi menarik. Lantaran upah buruh tidak lagi ditentukan dari proses negosiasi di dewan pengupahan. Namun sebenarnya sudah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Lihat saja besok (hari ini). Bagaimana perkembangan dari usulan-usulan yang sudah disampaikan, apakah benar akan naik 1,09 persen? Kita tunggu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo Wahyu Haryanto mengatakan, dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Surakarta, anggota dari unsur Apindo menyampaikan, usulan dalam penyesuaian UMK Surakarta sepakat dengan menggunakan formula PP 36/2021. Dengan hasil perhitungan upah menggunakan variabel inflasi sebesar 1,28 persen. Dengan hasil perhitungan UMK Surakarta sebesar Rp 2.035.720 untuk UMK 2022.

“Ini mempertimbangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Solo naik 7,92 persen dan rendahnya pertumbuhan ekonomi 0,97 persen pada 2020,” ujarnya. (aya/bun/dam/khim)

Most Read

Artikel Terbaru

/