alexametrics
25.3 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Pemprov Fokuskan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Lima Kabupaten

SEMARANG – Dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, Pemerintah menyiapkan skema dengan memetakan level terendah di lima kabupaten untuk tiga bulan ke depan.

“Wakil Presiden (Wapres) memberikan perintah kepada kita untuk dikerucutkan pada lima kabupaten. Itu kami kerucutkan lagi sampai ke level paling rendah yang ada di desa,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dipimpin oleh Wapres RI Ma’ruf Amin secara daring Selasa (28/9/2021).

Ganjar menjelaskan, lima kabupaten itu adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen. Kelima kabupaten prioritas atau paling rendah itu kemudian akan direspons dengan verifikasi dan validasi data. Validitas data tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) untuk kemudian dikerjakan sesuai dengan indikator yang ada.


“Sebenarnya dulu ada 14 indikator. Sekarang sudah ditambahkan cukup banyak. Misal dari aspek perumahannya. Saya kira itu akan sangat bisa dilakukan dengan cepat ketika seluruh sektor dikonsolidasikan untuk konsentrasi pada kelompok itu. Perintah Wapres tadi sangat tepat, sangat bagus, sehingga betul-betul kita bisa mencari target yang terseleksi. Itulah yang masuk ke desil satu,” jelasnya.

Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sebenarnya sudah sejalan dengan program itu. Tugas pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan data itu dengan benar, sesuai fakta, dan sesuai dengan data dari pemerintah pusat. Tentunya agar kelompok sasaran dapat dijangkau oleh bantuan dan tidak meleset.

Baca Juga :  Terendam Air, Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak Tersendat

“Tadi saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,” kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, ada beberapa indikator yang bisa dijangkau dengan cepat dalam waktu tiga bulan. Di antaranya program penyelesaian atau bantuan fisik. Misalnya dengan memberikan bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) lengkap dengan jamban, listrik, dan sumber air yang bagus. Selanjutnya bantuan berupa makanan atau asupan gizi yang perlu dipenuhi.

“Tapi akan agak sulit kalau kita bicara pendidikan. Kalau mereka masuk skor pendidikan rendah seperti tidak lulus SD, tidak lulus SMP, maka akan masuk kategori rendah. Itu tidak bisa dicapai dalam waktu tiga bulan. Kalau bicara asupan gizi, berapa protein yang dimakan tiap hari, itu dengan bantuan akan bisa diberikan dengan cepat,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat telah menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem nasional sebanyak dua puluh persen pada tahun 2021. Wapres Ma’ruf Amin dalam rapat dengan menteri dan gubernur se-Indonesia meminta dalam tiga bulan ke depan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem pada sekitar dua juta penduduk.

SEMARANG – Dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, Pemerintah menyiapkan skema dengan memetakan level terendah di lima kabupaten untuk tiga bulan ke depan.

“Wakil Presiden (Wapres) memberikan perintah kepada kita untuk dikerucutkan pada lima kabupaten. Itu kami kerucutkan lagi sampai ke level paling rendah yang ada di desa,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dipimpin oleh Wapres RI Ma’ruf Amin secara daring Selasa (28/9/2021).

Ganjar menjelaskan, lima kabupaten itu adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen. Kelima kabupaten prioritas atau paling rendah itu kemudian akan direspons dengan verifikasi dan validasi data. Validitas data tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) untuk kemudian dikerjakan sesuai dengan indikator yang ada.

“Sebenarnya dulu ada 14 indikator. Sekarang sudah ditambahkan cukup banyak. Misal dari aspek perumahannya. Saya kira itu akan sangat bisa dilakukan dengan cepat ketika seluruh sektor dikonsolidasikan untuk konsentrasi pada kelompok itu. Perintah Wapres tadi sangat tepat, sangat bagus, sehingga betul-betul kita bisa mencari target yang terseleksi. Itulah yang masuk ke desil satu,” jelasnya.

Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sebenarnya sudah sejalan dengan program itu. Tugas pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan data itu dengan benar, sesuai fakta, dan sesuai dengan data dari pemerintah pusat. Tentunya agar kelompok sasaran dapat dijangkau oleh bantuan dan tidak meleset.

Baca Juga :  Entaskan Kemisikinan Ekstrem, Jateng Bangun 755 Ribu Rumah Warga Miskin

“Tadi saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,” kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, ada beberapa indikator yang bisa dijangkau dengan cepat dalam waktu tiga bulan. Di antaranya program penyelesaian atau bantuan fisik. Misalnya dengan memberikan bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) lengkap dengan jamban, listrik, dan sumber air yang bagus. Selanjutnya bantuan berupa makanan atau asupan gizi yang perlu dipenuhi.

“Tapi akan agak sulit kalau kita bicara pendidikan. Kalau mereka masuk skor pendidikan rendah seperti tidak lulus SD, tidak lulus SMP, maka akan masuk kategori rendah. Itu tidak bisa dicapai dalam waktu tiga bulan. Kalau bicara asupan gizi, berapa protein yang dimakan tiap hari, itu dengan bantuan akan bisa diberikan dengan cepat,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat telah menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem nasional sebanyak dua puluh persen pada tahun 2021. Wapres Ma’ruf Amin dalam rapat dengan menteri dan gubernur se-Indonesia meminta dalam tiga bulan ke depan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem pada sekitar dua juta penduduk.

Most Read

Artikel Terbaru

/