alexametrics
24.5 C
Kudus
Sunday, July 24, 2022

Penyandang Disabilitas di Wonosobo Diupayakan Dapat Layanan yang Adil

WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus berupaya mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia sebagai komitmen terhadap status Kabupaten Ramah HAM. Salah satu wujud dari komitmen tersebut terlihat ketika Bupati Afif Nurhidayat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Layanan Disabilitas Pengadilan (Landep) dengan Pengadilan Negeri Wonosobo, di Pendapa Kabupaten Senin (27/12).

“Semua warga negara dipandang sama di mata hukum, sehingga saya berharap upaya fasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas untuk dapat mengakses PN Wonosobo dengan mudah benar-benar akan menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita,” tutur Bupati.

Lebih lanjut, Afif juga menyoroti masih banyaknya kendala baik teknis maupun nonteknis seperti infrastruktur dan jaringan internet yang mesti dibenahi. Disebutnya, tak kurang dari 674 penyandang disabilitas menjadi tangungjawab bersama untuk diprioritaskan serta difasilitasi layanan secara maksimal.


Afif dan jajaran Pemkab Wonosobo mengaku siap mendukung dan menfasilitasi segala kebutuhan agar semua proses berjalan dengan baik. Ia juga menekankan agar setiap pelaksanaan hukum di pengadilan untuk disabilitas perlu pendampingan penerjemah yang intensif.

Baca Juga :  Kronologi Pembunuhan Sadis Balita yang Ditemukan di Semak-semak di Demak

“Layanan disabilitas mendorong pelayanan publik dan peradilan secara optimal, dan kita menghormati dengan perlakuan nondiskriminatif, pemenuhan rasa aman nyaman, sehingga komunikasi berjalan efektif dan efisien,” tandas Bupati.

Senada, Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Irwan Munir juga menyampaikan perlunya kerjasama serta bantuan dari pemkab dan instansi terkait, guna mendukung program tersebut. Irwan mengatakan, dengan adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada perangkat desa dapat mewujudkan layanan tersebut berjalan sesuai harapan.

“Kami membantu pemohon dengan cara menyediakan alat transportasi yang memadai untuk menjemput disabilitas, penjemputan dilakukan pada hari persidangan di rumah kemudian menuju ke tempat pemeriksaan dan kembali lagi ke rumah,” kata Irwan. (git/ton/rase)

WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus berupaya mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia sebagai komitmen terhadap status Kabupaten Ramah HAM. Salah satu wujud dari komitmen tersebut terlihat ketika Bupati Afif Nurhidayat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Layanan Disabilitas Pengadilan (Landep) dengan Pengadilan Negeri Wonosobo, di Pendapa Kabupaten Senin (27/12).

“Semua warga negara dipandang sama di mata hukum, sehingga saya berharap upaya fasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas untuk dapat mengakses PN Wonosobo dengan mudah benar-benar akan menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita,” tutur Bupati.

Lebih lanjut, Afif juga menyoroti masih banyaknya kendala baik teknis maupun nonteknis seperti infrastruktur dan jaringan internet yang mesti dibenahi. Disebutnya, tak kurang dari 674 penyandang disabilitas menjadi tangungjawab bersama untuk diprioritaskan serta difasilitasi layanan secara maksimal.

Afif dan jajaran Pemkab Wonosobo mengaku siap mendukung dan menfasilitasi segala kebutuhan agar semua proses berjalan dengan baik. Ia juga menekankan agar setiap pelaksanaan hukum di pengadilan untuk disabilitas perlu pendampingan penerjemah yang intensif.

Baca Juga :  Kades di Kendal Mengaku Tidak Sengaja Korupsi Dana Desa

“Layanan disabilitas mendorong pelayanan publik dan peradilan secara optimal, dan kita menghormati dengan perlakuan nondiskriminatif, pemenuhan rasa aman nyaman, sehingga komunikasi berjalan efektif dan efisien,” tandas Bupati.

Senada, Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Irwan Munir juga menyampaikan perlunya kerjasama serta bantuan dari pemkab dan instansi terkait, guna mendukung program tersebut. Irwan mengatakan, dengan adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada perangkat desa dapat mewujudkan layanan tersebut berjalan sesuai harapan.

“Kami membantu pemohon dengan cara menyediakan alat transportasi yang memadai untuk menjemput disabilitas, penjemputan dilakukan pada hari persidangan di rumah kemudian menuju ke tempat pemeriksaan dan kembali lagi ke rumah,” kata Irwan. (git/ton/rase)


Most Read

Artikel Terbaru

/