
SEMARANG – Transformasi digital aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar mengubah dokumen kertas menjadi aplikasi. Lebih dari itu, perubahan tersebut harus mampu mengubah cara kerja birokrasi, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, transparan, dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka seminar ilmiah dalam rangka peringatan HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus diikuti seluruh ASN. Sebab, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga terus berkembang. ASN dituntut mampu beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.
Namun, Sumarno mengingatkan, penguasaan teknologi harus tetap berpijak pada jati diri ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
"Posisi kita itu adalah abdi. Tugas kita melayani, bukan dilayani. Ini harus terus kita ingat sebagai pondasi untuk bisa melayani masyarakat dengan baik," ujar sekda.
Dia menegaskan, status sebagai ASN merupakan pilihan yang diikuti tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gaji dan tunjangan yang diterima harus diimbangi dengan kinerja serta pengabdian yang nyata.
Menurut Sumarno, integritas juga menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan era digital. Dia menekankan, jangan sampai ASN terpapar praktik judi online dan pinjaman online ilegal.
Sekda mengingatkan, perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum dan etika sebagai aparatur negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga.
"ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita justru terpapar praktik-praktik yang melanggar hukum. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Departemen Litbang DP Korpri Nasional, Oni Bibi Bintoro, mengatakan, transformasi digital ASN harus diikuti perubahan kompetensi, pola pikir, dan budaya kerja birokrasi.



