SEMARANG - Pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan dengan menindak pelanggaran setelah terjadi.
Perbaikan sistem dan pengawasan sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar anggaran negara tidak disalahgunakan dan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
Prinsip itu yang didorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperkuat sistem pengawasan terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta jajaran inspektorat pemerintah daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengawasan harus menjadi bagian dari seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi.
Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/11/2026).
Hadir pula Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, perwakilan lembaga pengawasan, para bupati dan wali kota, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Luthfi, penyatuan fungsi pengawasan antarlembaga diperlukan agar pengawasan berjalan lebih efektif dan tidak terkotak-kotak.
Sinergi tersebut juga diharapkan memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengawasan, kata dia, bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
