SEMARANG - Peluang kerja bagi tenaga kerja Jawa Tengah di Jepang semakin terbuka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan calon pengemudi sejak bangku pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor transportasi Jepang yang tengah mengalami kekurangan pekerja.
Langkah tersebut dibahas saat CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, dan Head of the President’s Office 3EEE Inc Japan, Hideo Mori, beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di ruang kerja, Kota Semarang, Minggu (21/9/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan, penyiapan tenaga kerja untuk Jepang perlu dilakukan sejak bangku pendidikan vokasi dan kejuruan. Selain keterampilan teknis, calon pekerja perlu dibekali kemampuan bahasa Jepang sesuai level yang dipersyaratkan.
“Nanti dinas pendidikan sama dinas tenaga kerja didiskusikan dengan 3EEE ini,” kata Luthfi.
Menurut dia, Pemprov Jateng membuka peluang kerja sama dengan 3EEE dalam penyiapan pendidikan bahasa sekaligus peningkatan kompetensi calon tenaga kerja. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki pekerja dapat disesuaikan dengan standar perusahaan dan kebutuhan industri transportasi Jepang.
Tak hanya bahasa, pelatihan juga diarahkan pada kompetensi teknis sebagai pengemudi. Materinya mencakup keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman regulasi, hingga pelayanan kepada penumpang.
Peluang tersebut semakin terbuka seiring meningkatnya penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah ke Jepang. Data Pemprov Jateng menunjukkan, jumlah pekerja yang ditempatkan ke negara tersebut naik dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025, atau meningkat sekitar 52 persen.
Kondisi itu menunjukkan pasar kerja Jepang menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan tenaga kerja asal Jateng. Namun, Luthfi menekankan pentingnya penyiapan kompetensi agar pekerja yang dikirim tidak sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar negara tujuan.
Di sisi lain, 3EEE menilai keterlibatan pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme penempatan tenaga kerja yang jelas dan memberikan kepastian bagi calon pekerja.
“Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.
