Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Targetkan PSEL Semarang Raya Groundbreaking Desember 2026
SEMARANG - Persoalan sampah di wilayah Semarang Raya memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Kendal, dan investor mempercepat persiapan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan groundbreaking pada Desember 2026.
Proyek yang berlokasi di kawasan TPA Jatibarang, Kota Semarang, itu, nantinya mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah baru per hari yang berasal dari Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. PSEL ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 dan menjadi salah satu solusi penanganan sampah Semarang Raya dari hulu hingga hilir.
Target tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman, seusai rapat perkembangan proyek PSEL wilayah aglomerasi Semarang Raya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (8/9/2026).
“Kita bahas untuk diselesaikan adalah Semarang Raya yang diampu oleh Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Insyaallah dalam waktu dekat, sekitar empat bulan ke depan sudah ada groundbreaking,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut dia, percepatan PSEL menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan sampah secara komprehensif. Dengan kapasitas pengolahan 1.000 ton per hari, proyek tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan beban sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.
“Diharapkan 2028, persoalan sampah, khususnya Semarang Raya, bisa terselesaikan dengan adanya PSEL ini,” ujarnya.
Selain PSEL, kawasan Jatibarang juga disiapkan untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar setara solar atau waste to fuel.
Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang akan menggandeng KSAD yang dinilai memiliki praktik baik dalam pengolahan sampah di Surabaya. Skema tersebut diharapkan memperluas pemanfaatan sampah sehingga tidak hanya berakhir di TPA, tetapi dapat diolah menjadi sumber energi dan bahan bakar.
Ahmad Luthfi menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas di hilir. Pemerintah juga terus memperkuat pengurangan dan pengelolaan sampah dari tingkat hulu.
“Prinsip, Gubernur dan seluruh bupati-walikota untuk 2029 nanti sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Jawa Tengah daerah zero sampah. Penyelesaian hulu-hilir juga dilakukan,” katanya.
