SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh kebijakan dan pembangunan di Jawa Tengah harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan, pidato Presiden menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk bekerja lebih keras dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” kata Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Gedung Berlian, Kota Semarang.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian sekaligus arah pembangunan nasional. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial, hingga penguatan swasembada pangan.
Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian pangan di tengah ketidakpastian global. Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Bagi Luthfi, capaian nasional tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerja konkret di daerah. Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari deretan angka dan indikator makro, tetapi dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di Jawa Tengah, Luthfi menyebut penurunan kemiskinan menjadi salah satu indikator yang terus mendapat perhatian. Berdasarkan data Maret 2026, tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun menjadi 9,21 persen dari 9,48 persen pada Maret 2025.
Meski mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah. Karena itu, Pemprov Jateng memberikan perhatian kepada sekitar 3,9 juta masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4, terutama melalui kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan memperkuat ekonomi masyarakat.
“Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai capaian hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak dirasakan di bawah,” ujar Luthfi.
