Gubernur Ahmad Luthfi Perintahkan Pembentukan Satgas Tambang Gunung Slamet

Dinas ESDM diperintahkan berkoordinasi dengan Polda Jateng, TNI, serta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pembentukan satgas. Langkah ini diambil menyusul maraknya aktivitas penambangan pasir dan batu di lereng Gunung Slamet yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.

“Kita bentuk satgas penambangan yang terdiri dari dinas, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok, Dinas ESDM langsung membuat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan sebagai tindak lanjut agar penanganannya tidak salah sasaran,” ujar Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda Jateng dan Forkopimda kabupaten/kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin, 8 Desember 2025.

Ia menegaskan, permasalahan penambangan di lereng Gunung Slamet harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain yang memiliki wilayah pertambangan atau galian C. Gubernur juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanipulasi informasi tata ruang (ITR).

Menurutnya, proses penertiban izin tambang harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat agar tidak memunculkan konflik di kemudian hari.

"Pastikan sosialisasi dilakukan dengan baik. Kalau tidak bermanfaat bagi kepentingan bangsa, lebih baik tidak usah dilakukan. Jangan sampai muncul resistensi berkepanjangan,” tegasnya.

Dalam rapat itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono turut melaporkan sejumlah persoalan tambang yang tengah menjadi sorotan publik di daerahnya. Pertama, tambang gas bumi di wilayah Cilongok yang berbatasan dengan Bumiayu, di mana proyek milik PT SAE itu terhenti dan perusahaan kini fokus melakukan reboisasi.

Kedua, masalah tambang batu di Baseh, Kedungbanteng, yang diprotes masyarakat dan saat ini telah dihentikan sementara. Ketiga, penambangan pasir dan tanah di Gandatapa, Baturaden, yang juga menimbulkan keberatan warga.

“Hari ini saya akan menyerahkan laporan lengkap terkait penambangan di