Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ahmad Luthfi Sederhanakan Struktur OPD tapi Kaya Fungsi

R
Sekda Provinsi Jateng, Sumarno mengikuti Rapat paripurna DPRD di Gedung Berlian, Kota Semarang
Sekda Provinsi Jateng, Sumarno mengikuti Rapat paripurna DPRD di Gedung Berlian, Kota Semarang

SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menghadiri rapat paripurna DPRD setempat di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 10 Juli 2025.


Advertisement

Dalam rapat tersebut, salah satu agendanya adalah persetujuan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam kesempatan itu, Sumarno menyampaikan, dengan disetujuinya penetapan Rancangan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diharapkan menjadi instrumen reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah berbasis regulasi, dengan menerapkan prinsip miskin struktur kaya fungsi,” kata Sumarno saat rapat paripurna.

Advertisement

Tujuannya, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan kolaboratif, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Menurut Sumarno, penataan ini bukan hanya sebagai formalitas birokrasi, akan tetapi merupakan media untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, agile, proporsional dan akuntabel, yang dapat diterima oleh masyarakat.

Harapannya, perangkat daerah hasil restructuring dan repositioning tersebut, menjadi lembaga yang dinamis dan dapat diterima masyarakat, sebagai wadah untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan publik.

Advertisement

Dibeberkan Sumarno, hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi telah selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, di mana lebih mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Hasil penataannya, terjadi pengurangan jumlah OPD dari 35 OPD menjadi 34 OPD, karena penggabungan rumpun Pekerjaan Umum (PU) dan rumpun Pertanian serta penambahan 1 OPD baru yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain itu juga ada pengurangan jumlah Cabang Dinas dari 39 menjadi 36, karena pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat.

Selain itu dilakukan pengurangan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 153 UPT menjadi 141 UPT karena efisiensi.

“Penetapan Raperda ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui penataan yang tepat, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan lebih baik,” kata Sumarno.

Dalam rapat paripurna tersebut, juga dilakukan persetujuan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan persetujuan penarikan kembali Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroda BPR BKK Jateng. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Kemendes PDT Puji Penanganan Pencegahan Stunting Jawa Tengah

Kemendes PDT Puji Penanganan Pencegahan Stunting Jawa Tengah

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, saat pembukaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Sebelum Bencana Menerjang, Ahmad Luthfi Minta Daerah Sigap dan Tanggap

Sebelum Bencana Menerjang, Ahmad Luthfi Minta Daerah Sigap dan Tanggap

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kecepatan penanganan menjadi faktor penting dalam menghadapi bencana. Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus memastikan setiap unsur penanggulangan bencana siap bekerja

Jateng-Kaltim Sepakati Bisnis Rp 10,5 Miliar, 1.000 Domba Tegal Segera Masuk Samarinda

Jateng-Kaltim Sepakati Bisnis Rp 10,5 Miliar, 1.000 Domba Tegal Segera Masuk Samarinda

Kesepakatan bisnis tersebut ditandatangani dalam kegiatan temu bisnis Jateng-Kaltim di Ballroom Horison Ultima Sentraland Simpanglima, Semarang, Rabu, 18 November 2026. Penandatanganan disaksikan Gubernur Jateng Ahmad Lu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer