alexametrics
24.6 C
Kudus
Wednesday, May 25, 2022

Umumkan Kenaikan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Melanggar, Laporkan!

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 0,78 persen atau Rp 1.812.935. Pengumuman kenaikan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022.

Penetapan UMP kali ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi para pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun,” ujar Ganjar.


Lebih dari itu dalam diktum keempat SK tersebut mengatur mengenai struktur dan skala upah. Di mana perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Dalam kasus tersebut, perusahaan juga tak bisa serampangan dalam menentukan besaran upah untuk pekerja 1 tahun atau lebih.

Perusahaan harus memperhatikan minimal inflasi senilai 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

Adapun keputusan tersebut akan dimulai per awal tahun 2022 sehingga para perusahaan sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh – jauh hari.

Baca Juga :  PPKM Longgar, Ratusan Wisatawan Kunjungi Candi Sukuh dan Candi Ceto

“Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” tulis Ganjar dalam diktum keenam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat menteri ketenagakerjaan kepada para gubernur.

“Perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan pekerja, baik masa kerja kurang 1 tahun dan lebih 1 tahun. Sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan,” ungkap Sakina.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum serta tak menyusun struktur dan skala upah, akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pemprov Jateng sendiri akan membuka akses selebar-lebarnya untuk pengaduan, jika nantinya ada temuan pelanggaran dalam pelaksanaan kenaikan UMP. Adapun nantinya masyarakat bisa melaporkan ke Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, yaitu LaporGub.

“Atau bisa juga melaporkan ke Layanan Publik dan Call center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 089 652 933 444,” pungkas Sakina. (khim)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 0,78 persen atau Rp 1.812.935. Pengumuman kenaikan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022.

Penetapan UMP kali ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi para pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun,” ujar Ganjar.

Lebih dari itu dalam diktum keempat SK tersebut mengatur mengenai struktur dan skala upah. Di mana perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Dalam kasus tersebut, perusahaan juga tak bisa serampangan dalam menentukan besaran upah untuk pekerja 1 tahun atau lebih.

Perusahaan harus memperhatikan minimal inflasi senilai 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

Adapun keputusan tersebut akan dimulai per awal tahun 2022 sehingga para perusahaan sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh – jauh hari.

Baca Juga :  Waspada! Jambret Berkeliaran di Semarang, Modusnya Tanya Alamat

“Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” tulis Ganjar dalam diktum keenam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat menteri ketenagakerjaan kepada para gubernur.

“Perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan pekerja, baik masa kerja kurang 1 tahun dan lebih 1 tahun. Sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan,” ungkap Sakina.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum serta tak menyusun struktur dan skala upah, akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pemprov Jateng sendiri akan membuka akses selebar-lebarnya untuk pengaduan, jika nantinya ada temuan pelanggaran dalam pelaksanaan kenaikan UMP. Adapun nantinya masyarakat bisa melaporkan ke Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, yaitu LaporGub.

“Atau bisa juga melaporkan ke Layanan Publik dan Call center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 089 652 933 444,” pungkas Sakina. (khim)

Most Read

Artikel Terbaru

/