Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demi Keadilan Buruh, Ganjar Kaji Penetapan UMP Ganda

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
Photo
Photo

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertemu dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng untuk mengkaji penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dengan formula UMP ganda di kantornya, Jumat (19/11).






Ganjar mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha, buruh dan stakeholder terkait untuk memantapkan rencana tersebut. Adapun Formula UMP dianggap paling tepat di tengah kondisi ekonomi yang tergoncang pascapandemi.

“UMP itu rumusnya sudah pakem di Peraturan Pemerintah (PP). Karena itu, sebenarnya kita tinggal teken saja karena seluruh formula sudah ada di sana. Hanya kalau pakai UMP, menurut saya ini tidak adil,” papar Ganjar.



Sejauh ini, Ganjar telah intens melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, mulai perusahaan, buruh, dinas terkait, dan lainnya. Faktanya, memang banyak perusahaan yang terdampak karena pandemic. Namun ternyata ada juga yang tidak.

Untuk itu, jika UMP dipukul rata, menurutnya, pasti ada perusahaan yang kuat dan ada yang merasa keberatan.

“Oleh karena itu, kami sedang lakukan kajian, mungkin tidak kita membuat formula semacam UMP ganda. Jadi mereka yang terdampak ditetapkan aturan UMP sesuai formula PP. Tapi yang tidak terdampak kenapa tidak meningkatkan jauh lebih tinggi. Sehingga dapat dua-duanya,” terang gubernur.

Ditambahkan Ganjar, saat ini terjadi anomali di sektor ekonomi pascapandemi. Sehingga, aturan terkait ketenagakerjaan diharapkan lebih luwes. Salah satunya, Ganjar berharap penerapan UMP ganda ini bisa diizinkan untuk diterapkan.

“Nanti kalau kondisi normal lagi, umpama tahun 2022 ke 2023, bisa diperbaiki untuk sama lagi. Sekarang sedang kami kaji, kami klaster mungkin tidak membuat aturan itu. Karena kalau tidak menggunakan formula itu, kita sudah tahu angka kita. Rendah banget itu,” tegasnya.

Selain UMP ganda, Ganjar juga mendorong semua perusahaan menerapkan struktur skala upah di masing-masing tempat kerja. Bagi mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun, harus disesuaikan gajinya berdasarkan aturan struktur skala upah itu.

“UMP kan hanya untuk pekerja dengan masa kerja setahun ke bawah. Maka saya minta perusahaan wajib menerapkan aturan struktur skala upah bagi mereka yang sudah bekerja di atas setahun. Kami sudah diskusi dengan pengusaha dan mereka yang mampu siap menaikkan tinggi juga,” papar Ganjar.

Sementara itu, Sekertaris Korwil KSBSI Jateng Toto Susilo menyatakan, pihaknya setuju dan mendukung rencana penerapan UMP ganda yang disampaikan Ganjar. Diakui Toto, selama pandemi tidak semua perusahaan di Jateng mengalami kerugian.

Untuk itu, dia memandang perlunya diterapkan UMP ganda atau upah sektoral demi keadilan bersama. Dia juga menyatakan, tidak tepat jika semua perusahaan menyebut pandemi sebagai alasan tidak menaikkan upah buruh.

“Banyak perusahaan justru maju, membuka kantor cabang, menambah karyawan dan meningkatkan produktivitas,” tandas Toto. (bay/ria/khim)




Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Tragedi Pelajar di Semarang Meninggal Setelah Jatuh dari Lantai 4 Gedung PKBM

Tragedi Pelajar di Semarang Meninggal Setelah Jatuh dari Lantai 4 Gedung PKBM

Seorang pelajar berinisial OMP, 17 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh dari lantai 4 gedung PKBM Bhakti Pandansari di Jalan Menoreh Utara, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang,

KAI Luncurkan KA Pandawa untuk Rute Semarang-Jogja Mulai Desember

KAI Luncurkan KA Pandawa untuk Rute Semarang-Jogja Mulai Desember

PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mengoperasikan KA Pandawa mulai 1 Desember 2026 untuk melayani rute Semarang Tawang–Solo Balapan–Yogyakarta pulang-pergi.

Tragedi Syabilla Jadi Evaluasi Porprov Jateng, Pengamanan Lomba Laut Diperketat dan Nomor Dikurangi

Tragedi Syabilla Jadi Evaluasi Porprov Jateng, Pengamanan Lomba Laut Diperketat dan Nomor Dikurangi

Meninggalnya atlet selam asal Jepara, Syabilla Rizkia Putri Raharja, menjadi perhatian serius penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer