Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertemu dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng untuk mengkaji penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dengan formula UMP ganda di kantornya, Jumat (19/11).
Ganjar mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha, buruh dan stakeholder terkait untuk memantapkan rencana tersebut. Adapun Formula UMP dianggap paling tepat di tengah kondisi ekonomi yang tergoncang pascapandemi.
“UMP itu rumusnya sudah pakem di Peraturan Pemerintah (PP). Karena itu, sebenarnya kita tinggal teken saja karena seluruh formula sudah ada di sana. Hanya kalau pakai UMP, menurut saya ini tidak adil,” papar Ganjar.
Sejauh ini, Ganjar telah intens melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, mulai perusahaan, buruh, dinas terkait, dan lainnya. Faktanya, memang banyak perusahaan yang terdampak karena pandemic. Namun ternyata ada juga yang tidak.
Untuk itu, jika UMP dipukul rata, menurutnya, pasti ada perusahaan yang kuat dan ada yang merasa keberatan.
“Oleh karena itu, kami sedang lakukan kajian, mungkin tidak kita membuat formula semacam UMP ganda. Jadi mereka yang terdampak ditetapkan aturan UMP sesuai formula PP. Tapi yang tidak terdampak kenapa tidak meningkatkan jauh lebih tinggi. Sehingga dapat dua-duanya,” terang gubernur.
Ditambahkan Ganjar, saat ini terjadi anomali di sektor ekonomi pascapandemi. Sehingga, aturan terkait ketenagakerjaan diharapkan lebih luwes. Salah satunya, Ganjar berharap penerapan UMP ganda ini bisa diizinkan untuk diterapkan.
“Nanti kalau kondisi normal lagi, umpama tahun 2022 ke 2023, bisa diperbaiki untuk sama lagi. Sekarang sedang kami kaji, kami klaster mungkin tidak membuat aturan itu. Karena kalau tidak menggunakan formula itu, kita sudah tahu angka kita. Rendah banget itu,” tegasnya.
Selain UMP ganda, Ganjar juga mendorong semua perusahaan menerapkan struktur skala upah di masing-masing tempat kerja. Bagi mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun, harus disesuaikan gajinya berdasarkan aturan struktur skala upah itu.
“UMP kan hanya untuk pekerja dengan masa kerja setahun ke bawah. Maka saya minta perusahaan wajib menerapkan aturan struktur skala upah bagi mereka yang sudah bekerja di atas setahun. Kami sudah diskusi dengan pengusaha dan mereka yang mampu siap menaikkan tinggi juga,” papar Ganjar.
Sementara itu, Sekertaris Korwil KSBSI Jateng Toto Susilo menyatakan, pihaknya setuju dan mendukung rencana penerapan UMP ganda yang disampaikan Ganjar. Diakui Toto, selama pandemi tidak semua perusahaan di Jateng mengalami kerugian.
Untuk itu, dia memandang perlunya diterapkan UMP ganda atau upah sektoral demi keadilan bersama. Dia juga menyatakan, tidak tepat jika semua perusahaan menyebut pandemi sebagai alasan tidak menaikkan upah buruh.
“Banyak perusahaan justru maju, membuka kantor cabang, menambah karyawan dan meningkatkan produktivitas,” tandas Toto. (bay/ria/khim)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



