alexametrics
24.7 C
Kudus
Tuesday, June 28, 2022

Banjir Laporan Tambang Ilegal di Jateng, Ganjar Bentuk Satgas Puser Bumi

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi sepakat membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Puser Bumi. Hal itu menyusul keresahan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal yang kian mengkhawatirkan.

Ganjar mengakui, tiap hari dia mendapatkan laporan masyarakat yang mengkhawatirkan aktivitas tambang galian C. Terutama di kondisi cuaca seperti saat ini.

“Saya merasa deg-degan hampir tiap hari, diingatkan terus bahwa kondisi cuaca lagi seperti ini. Kalau kemudian mereka yang menambang, apalagi ilegal tidak sesuai dengan tata cara penambangan yang baik, maka bencana itu tinggal nunggu,” papar Ganjar usai forum group discussion (FGD) Mewujudkan Good Mining Practice di kantor Pemprov Jateng, Kamis (16/12).


Ancaman itu tak boleh diabaikan. Sebab, aktivitas galian C ilegal ini tak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, juga mengancam jatuhnya korban jiwa dan hilangnya mata air.

“Rakyat ndak dapat apa-apa. Jalannya rusak, piye? Rakyat itu hampir tiap hari (laporan, Red) masuk ke handphone saya, ini ngamuk. Friksi sosial terjadi,” ujar Ganjar.

Oleh karena itu, tim Satgas Puser Bumi dibentuk agar para penambang bisa lebih tertib. Pembentukan satgas ini tak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga diikuti perwakilan Kementerian ESDM yakni Dirjen Minerba.

“Insyaallah dua hari ini selesai timnya. Kita bisa sosialisasikan, kita akan pertemukan. Satu, nambangnya bener, ngangkutnya bener, digunakan untuk proyek yang bener,” terang gubernur.

Baca Juga :  Update Covid-19 Jateng: Nol Zona Merah, Tujuh Zona Sedang

Lebih lanjut Ganjar membeberkan, dibutuhkan 71 juta meter kubik hasil penambangan untuk digunakan pelaksanaan proyek stategis nasional (PSN). Namun sampai saat ini baru terpenuhi 21 juta meter kubik.

“Ini kan kurangnya banyak. ESDM provinsi kita minta untuk memetakan di mana lokasi yang depositnya ada. Agar tidak merusak,” katanya.

Ganjar juga telah meminta Dinas ESDM Jateng untuk menghitung rencana detail tata ruang atau RDTR. RDTR ini penting agar khusus penambangan bisa dikerjakan sesuai aturan. Ganjar juga meminta agar BPN dilibatkan.

“Buat para penambang, untuk mereka yang punya hati, kita minta jangan awur-awuran. Beberapa tadi sudah ngaku banyak yang menerima, lagi eksplorasi juga sudah mengeksploitasi. Nah pengakuan-pengakuan dosa mereka kita kumpulkan hari ini untuk bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa memperbaiki,” tegas Ganjar.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengatakan, eksekutor Satgas Puser Bumi ini berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng dan Dinas ESDM Provinsi Jateng.

“Kita akan gunakan seluruh stakeholder yang ada. Mulai proses perizinan maupun penegakan hukum di wilayah jateng. Prinsipnya penambangan ini bisa dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengganggu kegiatan pembangunan nasional,” papar Luthfi. (bay/ria/radar solo)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi sepakat membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Puser Bumi. Hal itu menyusul keresahan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal yang kian mengkhawatirkan.

Ganjar mengakui, tiap hari dia mendapatkan laporan masyarakat yang mengkhawatirkan aktivitas tambang galian C. Terutama di kondisi cuaca seperti saat ini.

“Saya merasa deg-degan hampir tiap hari, diingatkan terus bahwa kondisi cuaca lagi seperti ini. Kalau kemudian mereka yang menambang, apalagi ilegal tidak sesuai dengan tata cara penambangan yang baik, maka bencana itu tinggal nunggu,” papar Ganjar usai forum group discussion (FGD) Mewujudkan Good Mining Practice di kantor Pemprov Jateng, Kamis (16/12).

Ancaman itu tak boleh diabaikan. Sebab, aktivitas galian C ilegal ini tak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, juga mengancam jatuhnya korban jiwa dan hilangnya mata air.

“Rakyat ndak dapat apa-apa. Jalannya rusak, piye? Rakyat itu hampir tiap hari (laporan, Red) masuk ke handphone saya, ini ngamuk. Friksi sosial terjadi,” ujar Ganjar.

Oleh karena itu, tim Satgas Puser Bumi dibentuk agar para penambang bisa lebih tertib. Pembentukan satgas ini tak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga diikuti perwakilan Kementerian ESDM yakni Dirjen Minerba.

“Insyaallah dua hari ini selesai timnya. Kita bisa sosialisasikan, kita akan pertemukan. Satu, nambangnya bener, ngangkutnya bener, digunakan untuk proyek yang bener,” terang gubernur.

Baca Juga :  Setahun Berkiprah, Covid Ranger Bantu Ratusan Pasien Isoman

Lebih lanjut Ganjar membeberkan, dibutuhkan 71 juta meter kubik hasil penambangan untuk digunakan pelaksanaan proyek stategis nasional (PSN). Namun sampai saat ini baru terpenuhi 21 juta meter kubik.

“Ini kan kurangnya banyak. ESDM provinsi kita minta untuk memetakan di mana lokasi yang depositnya ada. Agar tidak merusak,” katanya.

Ganjar juga telah meminta Dinas ESDM Jateng untuk menghitung rencana detail tata ruang atau RDTR. RDTR ini penting agar khusus penambangan bisa dikerjakan sesuai aturan. Ganjar juga meminta agar BPN dilibatkan.

“Buat para penambang, untuk mereka yang punya hati, kita minta jangan awur-awuran. Beberapa tadi sudah ngaku banyak yang menerima, lagi eksplorasi juga sudah mengeksploitasi. Nah pengakuan-pengakuan dosa mereka kita kumpulkan hari ini untuk bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa memperbaiki,” tegas Ganjar.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengatakan, eksekutor Satgas Puser Bumi ini berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng dan Dinas ESDM Provinsi Jateng.

“Kita akan gunakan seluruh stakeholder yang ada. Mulai proses perizinan maupun penegakan hukum di wilayah jateng. Prinsipnya penambangan ini bisa dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengganggu kegiatan pembangunan nasional,” papar Luthfi. (bay/ria/radar solo)

Most Read

Artikel Terbaru

/