Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kata Eva -sapaan akrabnya-, program sekolah advokasi ini dikonsep untuk mendampingi kasus anak tidak sekolah. Ia bersama Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) YPPI Rembang membuat suatu gerakan advokasi terkait anak tidak sekolah dan putus sekolah. Mereka mencoba mensinergikan antara program mahasiswa dan Gerakan Ayo Sekolah Pol (Gas Pol) 12 Tahun.
”Kami sowan (ke Pemkab) Rembang minta data. Ada di Desa Karang Harjo dan Woro, Kecamatan Kragan, yang memiliki angka anak tidak sekolah,” jelasnya.
Dari dua desa tersebut, Eva dan kawan-kawan pun memberikan perhatian ke Desa Woro. Menurutnya wilayah ini memiliki jumlah dukuhan yang banyak. Ada delapan dukuh. ”Panitia juga berdiskusi untuk berdampingan dengan program pemerintah. Kami mendampingi anak-anak yang berisiko putus sekolah. Misal karena terkait ekonomi atau background keluarga,” imbuhnya.
Ada beberapa program yang ditawarkan. Pertama pembuatan buku modul. Dari situ akan tertuang seluruh program kerja yang akan dilakukan. Kedua, Eva dan teman-temannya melakukan pendataan dan konseling yang sudah berjalan pada Juli kemarin. Selanjutnya, pada bulan ini mereka akan mempertemukan antara eksekutif dan legislatif Pemkab Rembang.
Dari konseling yang dilakukan, ditemukan permasalahan seperti tidak ada biaya untuk membeli buku atau seragam sekolah yang tidak gratis. ”Kami aspirasikan ke eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Ia juga mensinkronkan antara data yang diperoleh dari Pemkab dengan data riil di lapangan.Hasilnya, menurut Eva, kebanyakan anak putus sekolah diakibatkan karena faktor si anak sendiri yang memang yang tidak mau sekolah. ”Di Program ini sata sebagai jetua umum BPM YPPI dan penanggung jawab. Ditambah ada 30 relawan yang berpartisipasi,” jelasnya. (vah/zen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



