GROBOGAN – Aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Putatsari, Kecamatan/Kabupaten Grobogan, resmi dihentikan sementara.
Langkah tegas ini diambil Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 23 balita dan warga penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian operasional dapur mulai berlaku Selasa (16/12) dan akan berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu keputusan lanjutan dari BGN.
Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto membenarkan adanya penghentian tersebut. Ia menegaskan kewenangan sepenuhnya berada di tangan BGN.
“Keputusan dari BGN. Karena yang punya kewenangan BGN. Jangka waktunya berapa lama belum disebutkan,” ungkap Anang.
Meski demikian, Pemkab Grobogan tidak tinggal diam. Anang menyebut, awal tahun 2026 seluruh SPPG di Kabupaten Grobogan akan dikumpulkan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Awal tahun kita kumpulkan semua SPPG untuk evaluasi,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Camat Grobogan Suprapti. Ia memastikan informasi penghentian sementara tersebut benar adanya dan berasal langsung dari pusat.
“Benar, ada pemberhentian sementara dari BGN pusat,” pesannya
Sebelumnya, pada Senin (15/12), pihak kecamatan bersama tim gabungan telah melakukan evaluasi langsung ke dapur SPPG Putatsari.
Dari hasil evaluasi, SPPG diminta menjalankan seluruh proses sesuai standar operasional prosedur (SOP), mulai dari koordinasi tim akunting, tim gizi, persiapan bahan, dapur, pemorsian hingga pendistribusian.
“Termasuk penekanan agar lebih waspada terhadap pendistribusian MBG bagi balita, bumil dan busui (B3). Dan masih banyak catatan lain yang harus diperhatikan,” jelas Suprapti.
Tak lama setelah evaluasi tersebut, pada sore harinya, pihak SPPG Putatsari mengumumkan penutupan sementara operasional dapur melalui pesan yang disebarkan di grup WhatsApp penerima manfaat.
Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa mulai Selasa, 16 Desember 2025, SPPG Putatsari tidak mendistribusikan MBG hingga waktu yang belum dapat ditentukan karena masih dalam proses evaluasi.
Penghentian sementara ini menjadi sorotan, mengingat program MBG menyasar balita dan kelompok rentan.
Masyarakat kini menunggu hasil evaluasi dan langkah perbaikan agar distribusi makanan bergizi dapat kembali berjalan aman dan sesuai standar. (int)
Editor : Ali Mustofa