alexametrics
21.9 C
Kudus
Thursday, June 30, 2022

Kerugian Negara Akibat Ulah G Ditaksir Rp 633,724 Juta

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Grobogan menetapkan G sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo. G merupakan sekretaris UPK di kantor PNPM-MP Tawangharjo.

Tersangka G telah menitipkan uang hasil audit internal UPK Tawangharjo sebesar Rp 331,641 juta kepada penyidik. Jumlah itu merupakan sebagian kerugian berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari aparat pengawas internal Inspektorat Grobogan sebesar Rp 633,724 juta.

”Kami akan dilakukan langkah selanjutnya dengan penyitaan aset dari tersangka untuk menutupi kerugian negara atau daerah,” jelas Kepala Kejari Grobogan Iqbal kemarin.


Kasus dugaan korupsi berawal laporan warga masyarakat dan hasil audit dari UPK Kecamatan Tawangharjo. Modus yang dilakukan tersangka menarik uang pinjaman UPK Kecamatan Tawangharjo ke kreditur di setiap desa. Namun, dari hasil penarikan pinjaman tidak disetorkan tersangka ke bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo. Dana tersebut digunakan pribadi.

Terbongkarnya kasus itu menyusul adanya audit keuangan. Dalam audit ditemui antara dana pemasukan dan pengeluaran serta aset tidak sesuai. Kemudian ditelusuri di lapangan, ternyata tersangka menarik uang pinjaman tidak disetorkan ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo.

”Laporan dari masyarakat ini kami tindak lanjuti,” tambahnya.

Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari aparat pengawas internal pemerintah yaitu Inspektorat Grobogan ada kerugian negara sebesar Rp 633,724 juta.

Baca Juga :  Semangat Mengakhiri Pandemi via Lomba Foto-Video Kreatif

”Nanti sita lagi dari milik tersangka. Saat ini tersangka masih kooperatif dan belum kami tahan. Sementara baru ada satu tersangka,” terang dia.

Sementara PNPM-MP Kecamatan Tawangharjo pada 13 Juli 2015 setelah berakhir program dari pemerintah pusat berubah menjadi UPK Kecamatan Tawangharjo. Dari aset PNPM-MP ini mempunyai aset dana bergulir untuk program ekonomi yang digunakan untuk simpan pinjam untuk bersama milik masyarakat desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan Tawangharjo. Dari kerja sama itu, pengelolaan diwakili Badan Kerjasam Antara Desa (BKAD) dan dibentuklah UPK Kecamatan Tawangharjo untuk pengelolaan aset dana bergulir hasil PNPM-MP .

Jumlah dana yang diterima UPK Kecamatan Tawangharjo dari 2009 sampai 2014 sebesar Rp 17 miliar. Rincianya Rp 14 miliar untuk sarana prasarana dan Rp 2 miliar untuk simpan pinjam perempuan. Kemudian operasional dan lain-lain Rp 1 miliar.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas Undang-Undang Ri nomor 31 ragyb 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juntio pasal 64 ayat (1) KUHP. (zen)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Grobogan menetapkan G sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo. G merupakan sekretaris UPK di kantor PNPM-MP Tawangharjo.

Tersangka G telah menitipkan uang hasil audit internal UPK Tawangharjo sebesar Rp 331,641 juta kepada penyidik. Jumlah itu merupakan sebagian kerugian berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari aparat pengawas internal Inspektorat Grobogan sebesar Rp 633,724 juta.

”Kami akan dilakukan langkah selanjutnya dengan penyitaan aset dari tersangka untuk menutupi kerugian negara atau daerah,” jelas Kepala Kejari Grobogan Iqbal kemarin.

Kasus dugaan korupsi berawal laporan warga masyarakat dan hasil audit dari UPK Kecamatan Tawangharjo. Modus yang dilakukan tersangka menarik uang pinjaman UPK Kecamatan Tawangharjo ke kreditur di setiap desa. Namun, dari hasil penarikan pinjaman tidak disetorkan tersangka ke bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo. Dana tersebut digunakan pribadi.

Terbongkarnya kasus itu menyusul adanya audit keuangan. Dalam audit ditemui antara dana pemasukan dan pengeluaran serta aset tidak sesuai. Kemudian ditelusuri di lapangan, ternyata tersangka menarik uang pinjaman tidak disetorkan ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo.

”Laporan dari masyarakat ini kami tindak lanjuti,” tambahnya.

Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari aparat pengawas internal pemerintah yaitu Inspektorat Grobogan ada kerugian negara sebesar Rp 633,724 juta.

Baca Juga :  Kejari Grobogan Tahan Tersangka Korupsi Dana PNPM Senilai Rp 633

”Nanti sita lagi dari milik tersangka. Saat ini tersangka masih kooperatif dan belum kami tahan. Sementara baru ada satu tersangka,” terang dia.

Sementara PNPM-MP Kecamatan Tawangharjo pada 13 Juli 2015 setelah berakhir program dari pemerintah pusat berubah menjadi UPK Kecamatan Tawangharjo. Dari aset PNPM-MP ini mempunyai aset dana bergulir untuk program ekonomi yang digunakan untuk simpan pinjam untuk bersama milik masyarakat desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan Tawangharjo. Dari kerja sama itu, pengelolaan diwakili Badan Kerjasam Antara Desa (BKAD) dan dibentuklah UPK Kecamatan Tawangharjo untuk pengelolaan aset dana bergulir hasil PNPM-MP .

Jumlah dana yang diterima UPK Kecamatan Tawangharjo dari 2009 sampai 2014 sebesar Rp 17 miliar. Rincianya Rp 14 miliar untuk sarana prasarana dan Rp 2 miliar untuk simpan pinjam perempuan. Kemudian operasional dan lain-lain Rp 1 miliar.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas Undang-Undang Ri nomor 31 ragyb 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juntio pasal 64 ayat (1) KUHP. (zen)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/