alexametrics
29.5 C
Kudus
Tuesday, June 28, 2022

Berkas Penyidikan Kasus Bulog di Grobogan Rampung

GROBOGAN – Kejari Grobogan melaporkan berkas kasus dugaan mark up pembelian tanah Bulog seluas enam hektare di Desa Mayahan, Tawangharjo, Grobogan sudah dikirim ke penuntut umum, Senin (27/9). Kasus itu merugikan negara Rp 4,9 miliar.

Kasus dugaan korupsi mark up pembelian tanah Bulog telah menetapkan satu tersangka. Yaitu Kusdiyono, warga Kelurahan Ngraji, Purwodadi, Grobogan. Penetapan tersangka dimulai pada 18 Januari 2021 lalu. Alasan kooperatif dan pandemi Covid-19, tersangka tidak ditahan.

Kasus itu terungkap berawal dari laporan warga masyarakat.


Pada 2018 Perum Bulog Pusat membeli tanah untuk digunakan membangun Modern Rice Milling Plat (MPMP), Corn Drying Center (CDC), dan Gudang Kedelai dengan luas 60.282 meter persegi. Harga pembelian tanah saat itu, sebesar Rp 26,380 miliar dari Perum Bulog Pusat.

Selanjutnya pada 8 Juni 2018 Perum Bulog telah mentransfer dana pengadaan tanah di Desa Mayahan melalui rekening Divre Jawa Tengah. Kemudian ke Sub Divre Semarang dan disalurkan ke masing-masing rekening warga pemilik tanah dengan nilai total sebesar Rp 25,127 milira setelah dipotong pajak PBHTB sebesar Rp 1,2 miliar.

Baca Juga :  Breaking News! Mayat Bayi di Grobogan Ditemukan di Tumpukan Sampah

”Dari pembayaran itu, dilakukan pemindahbukuan ke rekening cadangan atas nama tersangka K, ke rekening cadangan. Nilai totalnya Rp 5,627 milira,” ujarnya.

Hasil audit BPK ada kerugian keuangan negara di pengadaan tanah itu. Kerugian negera sebesar Rp 4,999 milira.

”Saat ini kami sudah menyita aset tersangka (Kusdiyono, Red). Yaitu uang tunai sebesar Rp 900 juta dan sebuah mobil Toyota Fortuner,” terang dia.

Terkait dengan tersangka yang belum ditahan, Kajari mengaku dalam penyelidikan kasus tersebut tersangka bersifat kooperatif. Selain itu, juga masih dalam masa pandemi Covid-19 dan kasus masih penyelidikan.

”Ditahan apa tidak, tergantung dari jaksa penyidiknya nanti. Apapun keputusanya akan saya dukung. Untuk penambahan tersangka lagi kita nunggu dulu untuk perkembangan kasusnya,” tandasnya.

Kasus mark up pembelian tanah Bulog tersebut, Kejari Grobogan telah memanggil puluhan saksi. Di antaranya 12 saksi yang terdiri dari pihak penjual tanah, perangkat Desa, notaris pembuat komitmen,  oknum perantara dan tim desa. Penyidik menemukan adanya aliran dana tersebut terhadap tersangka. (zen)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Kejari Grobogan melaporkan berkas kasus dugaan mark up pembelian tanah Bulog seluas enam hektare di Desa Mayahan, Tawangharjo, Grobogan sudah dikirim ke penuntut umum, Senin (27/9). Kasus itu merugikan negara Rp 4,9 miliar.

Kasus dugaan korupsi mark up pembelian tanah Bulog telah menetapkan satu tersangka. Yaitu Kusdiyono, warga Kelurahan Ngraji, Purwodadi, Grobogan. Penetapan tersangka dimulai pada 18 Januari 2021 lalu. Alasan kooperatif dan pandemi Covid-19, tersangka tidak ditahan.

Kasus itu terungkap berawal dari laporan warga masyarakat.

Pada 2018 Perum Bulog Pusat membeli tanah untuk digunakan membangun Modern Rice Milling Plat (MPMP), Corn Drying Center (CDC), dan Gudang Kedelai dengan luas 60.282 meter persegi. Harga pembelian tanah saat itu, sebesar Rp 26,380 miliar dari Perum Bulog Pusat.

Selanjutnya pada 8 Juni 2018 Perum Bulog telah mentransfer dana pengadaan tanah di Desa Mayahan melalui rekening Divre Jawa Tengah. Kemudian ke Sub Divre Semarang dan disalurkan ke masing-masing rekening warga pemilik tanah dengan nilai total sebesar Rp 25,127 milira setelah dipotong pajak PBHTB sebesar Rp 1,2 miliar.

Baca Juga :  Dishub Grobogan Prioritaskan Uji Emisi Gas Buang dalam Pengujian Kendaraan

”Dari pembayaran itu, dilakukan pemindahbukuan ke rekening cadangan atas nama tersangka K, ke rekening cadangan. Nilai totalnya Rp 5,627 milira,” ujarnya.

Hasil audit BPK ada kerugian keuangan negara di pengadaan tanah itu. Kerugian negera sebesar Rp 4,999 milira.

”Saat ini kami sudah menyita aset tersangka (Kusdiyono, Red). Yaitu uang tunai sebesar Rp 900 juta dan sebuah mobil Toyota Fortuner,” terang dia.

Terkait dengan tersangka yang belum ditahan, Kajari mengaku dalam penyelidikan kasus tersebut tersangka bersifat kooperatif. Selain itu, juga masih dalam masa pandemi Covid-19 dan kasus masih penyelidikan.

”Ditahan apa tidak, tergantung dari jaksa penyidiknya nanti. Apapun keputusanya akan saya dukung. Untuk penambahan tersangka lagi kita nunggu dulu untuk perkembangan kasusnya,” tandasnya.

Kasus mark up pembelian tanah Bulog tersebut, Kejari Grobogan telah memanggil puluhan saksi. Di antaranya 12 saksi yang terdiri dari pihak penjual tanah, perangkat Desa, notaris pembuat komitmen,  oknum perantara dan tim desa. Penyidik menemukan adanya aliran dana tersebut terhadap tersangka. (zen)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/