GROBOGAN – Di tengah mencuatnya dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Grobogan, terungkap fakta bahwa pondok pesantren tersebut ternyata belum mengantongi izin operasional (IJOP) dari Kementerian Agama (Kemenag).
Kepala Kantor Kemenag Grobogan Fahrur Rozi mengatakan, Pondok Pesantren Salafiyah Futuhiyah sebenarnya telah mengajukan izin operasional melalui aplikasi Sistem Informasi Pondok Pesantren (Sintren) pada November 2025.
Namun hingga kini pengajuan itu masih berstatus proses karena belum memenuhi berbagai persyaratan.
"Pengajuan izin memang sudah masuk sejak November 2025, tetapi sampai hari ini belum bisa kami verifikasi karena sejumlah persyaratan belum terpenuhi," ujarnya.
Fahrur menjelaskan, ada beberapa syarat yang belum dipenuhi, di antaranya jumlah minimal santri sebanyak 15 orang, kelayakan bangunan, legalitas bangunan, syahadah, hingga kelengkapan administrasi pembelajaran di pondok pesantren.
Bahkan, termasuk harus ada kejelasan kiai, surat keterangan dari pondok pesantren di mana mereka pernah belajar termasuk menyebutkan dulu ngajinya kitab apa.
Karena itu, Kemenag belum dapat menerbitkan izin operasional bagi pondok tersebut.
Menurutnya, pondok tersebut sebenarnya sudah berdiri cukup lama dan pernah berkembang pesat pada era 1980-an di bawah asuhan seorang kiai yang dikenal masyarakat.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir aktivitas pondok terus menurun. Sebelumnya, di ponpes tersebut hanya memiliki kurang dari 10 anak yang berada di lokasi dan seluruhnya masih berusia sekolah dasar.
"Saat itu, jumlahnya tidak sampai 10 anak dan proses belajar mengajar di pondok juga sudah tidak berjalan lagi," jelasnya.
