GROBOGAN – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di Kabupaten Grobogan menjadi momentum refleksi sekaligus peneguhan arah pembangunan daerah. Dalam upacara yang berlangsung khidmat, Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan inovasi sebagai kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Bupati mengajak seluruh peserta upacara untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan. Ia menilai, peringatan Otda bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang evaluasi atas perjalanan panjang desentralisasi yang telah berjalan selama tiga dekade.
“Semangat kebersamaan dan kekompakan dari seluruh elemen inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujarnya dalam amanat upacara di lapangan Kecamatan Tawangharjo, Senin (27/4)
Menurutnya, otonomi daerah telah membuka ruang luas bagi daerah untuk berkembang, berinovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan strategi besar transformasi bangsa dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan modern.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tema tersebut, lanjut Bupati, bukan sekadar slogan, melainkan refleksi dari capaian sekaligus tantangan yang harus dijawab bersama menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Tidak ada pembangunan yang berdiri sendiri. Sinergi pusat dan daerah adalah keharusan mutlak,” tegasnya.
Di usia ke-30, otonomi daerah dinilai telah memasuki fase baru, yakni transformasi menuju kualitas yang lebih substantif. Tidak lagi sekadar administratif, melainkan berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Grobogan juga menyampaikan empat poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah. Pertama, peningkatan pelayanan publik melalui inovasi berkelanjutan. Kedua, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, optimalisasi potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Keempat, percepatan pemerataan pembangunan sebagai upaya memperkuat integrasi nasional.
Ia menegaskan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.
