Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPPK Paruh Waktu Grobogan Mundur Setelah Terima SK, Blacklist Dua Periode?

I
SELAMAT: Sebanyak 100 peserta PPPK Paruh Waktu saat menerima SK di Alun-Alun Purwodadi.
SELAMAT: Sebanyak 100 peserta PPPK Paruh Waktu saat menerima SK di Alun-Alun Purwodadi.

GROBOGAN – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan memilih mengundurkan diri setelah menerima Surat Keputusan (SK).


Advertisement

Konsekuensinya, para peserta tersebut terancam sanksi berat berupa larangan mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua periode anggaran.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPPD Grobogan, Taufiqurrokhman, menegaskan bahwa pengunduran diri setelah peserta dinyatakan lulus dan memperoleh Nomor Induk PPPK (NIP) telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

“Ada sanksinya. Peserta yang mengundurkan diri setelah mendapatkan NIP PPPK tidak dapat mengikuti seleksi ASN selama dua periode anggaran. Ini ketentuan nasional,” tegas Taufiqurrokhman.

Advertisement

Ia menjelaskan, alasan pengunduran diri yang masuk ke BKPPD Grobogan cukup beragam.

Mulai dari faktor keluarga, jarak domisili yang jauh karena berasal dari luar daerah, hingga pertimbangan pribadi seperti ingin lebih fokus pada keluarga, termasuk kondisi istri yang sedang hamil tua.

“Alasannya macam-macam. Ada yang mempertimbangkan jarak, ada juga karena alasan keluarga,” ujarnya.

Advertisement

Selain dari formasi guru, BKPPD Grobogan juga mencatat adanya pengunduran diri dari formasi teknis, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di sektor pendidikan.

“Selain guru, ada juga dari formasi teknis. Jumlahnya ada beberapa,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Grobogan mencatat total ada 14 guru PPPK Paruh Waktu yang menyatakan mundur hingga pekan lalu.

Hal tersebut disampaikan Kabid Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Grobogan, Sudrajat Dangu Asmoro.

“Yang mengundurkan diri ada 14 orang. Rinciannya 3 dari Grobogan dan 11 dari luar Grobogan,” jelas Sudrajat.

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi salah satu dugaan penyebab mundurnya belasan guru tersebut.

Upah awal PPPK Paruh Waktu dinilai belum sesuai harapan dan masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Selain itu, persoalan penempatan yang tidak sesuai domisili juga turut memengaruhi keputusan mereka.

Meski demikian, Sudrajat menegaskan bahwa domisili bukan menjadi kriteria utama dalam penempatan guru PPPK. Prioritas tetap pada pemenuhan kebutuhan sekolah.

“Domisili bukan kriteria utama. Yang utama tetap kebutuhan sekolah. Kalau sekolah di domisili sudah penuh, sistem pasti menolak,” pungkasnya. (int)

Advertisement

Artikel Terkait

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

GROBOGAN – Upaya mencari sumber air baku baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Grobogan terus dilakukan. Kali ini, Perumdam Purwa Tirta Dharma menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengeksploras

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

GROBOGAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang kini sudah mengantongi sertifikat hak pakai.  Meski begitu, pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer